Seleksi PPPK Dorong Kualitas dan Kesejahteraan Guru Honorer
Senin, 17 Januari 2022 - 19:03 WIB
Selama ini kesejahteraan guru di sekolah swasta yang belum modern kerap kurang memadai. Contohnya, upah guru sekolah swasta dihitung berdasarkan jam mereka mengajar saja. Akibatnya, guru swasta tidak akan mendapatkan upah saat mereka melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas karena dinilai berada di luar jam kerja. Itulah salah satu penyebab guru sekolah swasta kesulitan.
Dia juga sepakat rekrutmen pegawai untuk profesi guru di mana pun harus mengutamakan mutu sesuai standar seleksi dan bukan hanya masa kerja saja. Selain itu, perlu pemetaan baik di sekolah negeri maupun swasta yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui kompetensi guru sehingga kebijakan dari proses rekrutmen bisa lebih tepat.
Seleksi guru PPPK harus menjadi momentum meningkatkan mutu guru. Negara tidak semestinya membayar guru yang sebenarnya tidak kompeten karena akan berbahaya bagi masa depan anak dan bangsa Indonesia.
“Saya setuju semuanya harus diseleksi sehingga tidak bisa hanya masa kerja diterima terus diangkat menjadi PPPK. Kalau memang tidak kompeten menjadi guru lebih baik mencari profesi lain,” kata Totok.
Namun, dia menyarankan pemerintah dan pihak terkait mencarikan solusi agar tidak terjadi gangguan proses pendidikan di sekolah swasta akibat seleksi PPPK yang dilakukan serentak. Di luar itu, perlu juga perubahan paradigma untuk mendorong pemerintah memerhatikan sekolah swasta yang dikelola yayasan untuk bisa bersama memecahkan masalah pendidikan nasional.
Dia juga sepakat rekrutmen pegawai untuk profesi guru di mana pun harus mengutamakan mutu sesuai standar seleksi dan bukan hanya masa kerja saja. Selain itu, perlu pemetaan baik di sekolah negeri maupun swasta yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui kompetensi guru sehingga kebijakan dari proses rekrutmen bisa lebih tepat.
Seleksi guru PPPK harus menjadi momentum meningkatkan mutu guru. Negara tidak semestinya membayar guru yang sebenarnya tidak kompeten karena akan berbahaya bagi masa depan anak dan bangsa Indonesia.
“Saya setuju semuanya harus diseleksi sehingga tidak bisa hanya masa kerja diterima terus diangkat menjadi PPPK. Kalau memang tidak kompeten menjadi guru lebih baik mencari profesi lain,” kata Totok.
Namun, dia menyarankan pemerintah dan pihak terkait mencarikan solusi agar tidak terjadi gangguan proses pendidikan di sekolah swasta akibat seleksi PPPK yang dilakukan serentak. Di luar itu, perlu juga perubahan paradigma untuk mendorong pemerintah memerhatikan sekolah swasta yang dikelola yayasan untuk bisa bersama memecahkan masalah pendidikan nasional.
Lihat Juga :