Hasil Survei: Penyelengaraan Pelayanan Publik di Luwu Utara Berkategori Baik
Senin, 13 Desember 2021 - 08:56 WIB
Direktur PT CPI-LSI Network, Hanggoro Doso Pamungkas. Foto: Istimewa
LUWU UTARA - Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara mendapatkan nilai B alias berkategori BAIK.
Survei dilakukan oleh Citra Publik Indonesia-Lingkaran Survei Indonesia Network (CPI-LSI Network), bekerja sama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Luwu Utara. Survei dilakukan selama periode 22 hingga 25 November 2021.
“Publik menilai mayoritas instansi penyelenggara pelayanan publik Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara berkategori B-Baik,” ungkap Direktur PT CPI-LSI Network, Hanggoro Doso Pamungkas, Minggu (12/12/2021).
Baca Juga: Inovasi Kejar Stunting Juara I KIPP Tingkat Kabupaten Luwu Utara
Hanggoro mengatakan, survei IKM ini adalah kegiatan survei yang bertujuan mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
“Survei kita lakukan dengan berpedoman pada hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017,” terang Hanggoro.
Survei dilakukan oleh Citra Publik Indonesia-Lingkaran Survei Indonesia Network (CPI-LSI Network), bekerja sama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Luwu Utara. Survei dilakukan selama periode 22 hingga 25 November 2021.
“Publik menilai mayoritas instansi penyelenggara pelayanan publik Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara berkategori B-Baik,” ungkap Direktur PT CPI-LSI Network, Hanggoro Doso Pamungkas, Minggu (12/12/2021).
Baca Juga: Inovasi Kejar Stunting Juara I KIPP Tingkat Kabupaten Luwu Utara
Hanggoro mengatakan, survei IKM ini adalah kegiatan survei yang bertujuan mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
“Survei kita lakukan dengan berpedoman pada hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017,” terang Hanggoro.
Lihat Juga :