Ketua DPD Belum Ada, Konsolidasi Hanura Sulsel Mogok
Kamis, 09 Desember 2021 - 23:14 WIB
MAKASSAR - DPP Hanura belum juga mengambil sikap terkait persoalan di Sulsel. Apakah akan menggelar musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) ulang, atau langsung saja menerbitkan surat keputusan (SK) ketua terpilih.
Soalnya, ada dua nama yang sedang dipertimbangkan DPP sebagai suksesor Andi Ilhamsyah menjadi Ketua DPD Hanura Sulsel . Yakni Wahyuddin M Nur yang merupakan kader internal, dan Amsal Sampetondok dari figur eksternal, namun diinginkan mayoritas DPC.
Sudah sebulan lebih, persoalan ini tak kunjung selesai. Bola panas sekarang ada di tangan DPP. Situasi ini membuat konsolidasi Hanura Sulsel mogok di tengah jalan.
Sekretaris DPC Hanura Sinjai , Hilal Yusuf mengakui hal itu. Ia tak menampik bila kekosongan kursi Ketua DPD membuat konsolidasi partai menjadi terhenti.
"Kalau prosesnya masih terus tergantung SK ini, atau masih lama dikeluarkan. Tentu akan mempengaruhi kinerja teman-teman di daerah," kata Hilal.
Belum lagi lanjut Hilal, DPP sejatinya memiliki program khusus untuk melakukan verifikasi internal sebagai persiapan menghadapi verifikasi selanjutnya oleh KPU. Rencananya akan digelar Desember ini.
"Sebenarnya, harusnya sudah masuk mi itu data-data ke DPP. Cuma persoalannya belum bisa kita masukkan data-data, kalau belum ada yang defenitif jadi Ketua DPD ," ujarnya.
"Karena data yang akan kita masukkan ke DPP, harus sama (yang akan kita masukkan) di KPU. Nanti apa yang kita masukkan ke DPP, berbeda dengan yang ada di DPP. Kan bahaya," sambung Hilal.
Soalnya, ada dua nama yang sedang dipertimbangkan DPP sebagai suksesor Andi Ilhamsyah menjadi Ketua DPD Hanura Sulsel . Yakni Wahyuddin M Nur yang merupakan kader internal, dan Amsal Sampetondok dari figur eksternal, namun diinginkan mayoritas DPC.
Sudah sebulan lebih, persoalan ini tak kunjung selesai. Bola panas sekarang ada di tangan DPP. Situasi ini membuat konsolidasi Hanura Sulsel mogok di tengah jalan.
Sekretaris DPC Hanura Sinjai , Hilal Yusuf mengakui hal itu. Ia tak menampik bila kekosongan kursi Ketua DPD membuat konsolidasi partai menjadi terhenti.
"Kalau prosesnya masih terus tergantung SK ini, atau masih lama dikeluarkan. Tentu akan mempengaruhi kinerja teman-teman di daerah," kata Hilal.
Belum lagi lanjut Hilal, DPP sejatinya memiliki program khusus untuk melakukan verifikasi internal sebagai persiapan menghadapi verifikasi selanjutnya oleh KPU. Rencananya akan digelar Desember ini.
"Sebenarnya, harusnya sudah masuk mi itu data-data ke DPP. Cuma persoalannya belum bisa kita masukkan data-data, kalau belum ada yang defenitif jadi Ketua DPD ," ujarnya.
"Karena data yang akan kita masukkan ke DPP, harus sama (yang akan kita masukkan) di KPU. Nanti apa yang kita masukkan ke DPP, berbeda dengan yang ada di DPP. Kan bahaya," sambung Hilal.
tulis komentar anda