Dewan Dorong Pengoptimalan Dana CSR di Kota Makassar
Senin, 06 Desember 2021 - 21:49 WIB
Anggota DPRD Kota Makassar Abdul Wahid saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (Sosper) No 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Hotel DMaleo Jalan Pelita, (5/12/2021). Foto: Sindonews/Ashari Prawira Negara
MAKASSAR - Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai belum optimal di Kota Makassar, masih banyak perusahaan yang enggan menyalurkan anggarannya untuk pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan langsung Anggota DPRD Kota Makassar Abdul Wahid saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (Sosper) No 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Hotel D'Maleo Jalan Pelita, (5/12/2021).
Baca Juga: Anggota DPRD Makassar Terima Aduan Soal Bantuan Tidak Merata
Menurutnya, perusahaan di Makassar cukup banyak, seperti perusahaan pergudangan yang banyak ditemui di dapilnya, yaitu Dapil III Biringkanayya-Tamalanrea.
"Di daerah kita banyak berdiri perusahaan sampai pergudangan, tapi manfaatnya sangat minim dirasakan makanya ini perlu ditindaklanjuti lewat perda," ujarnya.
Semestinya anggaran CSR tersebut bisa mengakomodir lingkungan sekitar, baik dalam bentuk bantuan ataupun penyerapan tenaga kerja. Namun hal ini justru minim ditemui.
Bahkan tak ada satupun anggaran CSR yang dapat dirasakan saat kebakaran terjadi beberapa waktu lalu di dapilnya. "Jangan sampai CSR itu dibawa ke luar kota masih banyak warga kita masih banyak kebutuhan. Terutama yang hadir adalah rata-rata korban kebakaran. Jangan cuma diberi asap polusi dan hal lain yang ditimbulkan. Kalau bisa diberikan hal baik," tegasnya.
Hal ini disampaikan langsung Anggota DPRD Kota Makassar Abdul Wahid saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (Sosper) No 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Hotel D'Maleo Jalan Pelita, (5/12/2021).
Baca Juga: Anggota DPRD Makassar Terima Aduan Soal Bantuan Tidak Merata
Menurutnya, perusahaan di Makassar cukup banyak, seperti perusahaan pergudangan yang banyak ditemui di dapilnya, yaitu Dapil III Biringkanayya-Tamalanrea.
"Di daerah kita banyak berdiri perusahaan sampai pergudangan, tapi manfaatnya sangat minim dirasakan makanya ini perlu ditindaklanjuti lewat perda," ujarnya.
Semestinya anggaran CSR tersebut bisa mengakomodir lingkungan sekitar, baik dalam bentuk bantuan ataupun penyerapan tenaga kerja. Namun hal ini justru minim ditemui.
Bahkan tak ada satupun anggaran CSR yang dapat dirasakan saat kebakaran terjadi beberapa waktu lalu di dapilnya. "Jangan sampai CSR itu dibawa ke luar kota masih banyak warga kita masih banyak kebutuhan. Terutama yang hadir adalah rata-rata korban kebakaran. Jangan cuma diberi asap polusi dan hal lain yang ditimbulkan. Kalau bisa diberikan hal baik," tegasnya.
Lihat Juga :