Gerus Pinjol Ilegal, Wagub Emil Minta BPR Terus Berinovasi
Jum'at, 03 Desember 2021 - 11:32 WIB
Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat membuka Musyawarah Nasional IX Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia di salah satu hotel di Surabaya. Foto SINDOnews
SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah agar terus berinovasi terutama dalam hal transformasi digital. Hal ini menjadi kunci utama agar mampu bersaing dengan bank lain terutama dengan berkembangnya Financial Technology (Fintech).
“Saat ini pola transaksi masyarakat semakin bergeser. Masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital, tantangan yang mulai pelan-pelan muncul yaitu bervariasinya pilihan masyarakat untuk mengakses pembiayaan. Di mana yang salah pilih akhirnya bisa terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal. Kami harap eksistensi dari BPR ini bisa menjawab tantangan-tantangan itu,” kata Emil, saat membuka Musyawarah Nasional IX Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida) di salah satu hotel di Surabaya, Kamis (2/12/2021).
Menurutnya, dalam menjawab tantangan digitalisasi ini, salah satu hal yang patut menjadi perhatian adalah soal keamanan (security) digital. Keamanan digital ini diakui bukan sesuatu yang mudah dan murah. Untuk itu, ia menyarankan semacam sistem white label. Yakni kolaborasi pembuatan sistem keamanan digital. Baca juga: Emas, Kontrakan, dan Minyak Goreng Bikin Harga-harga Melambung
Nanti bisa digunakan sesuai kebutuhan masing-masing BPR yang tergabung dalam Perbamida ini. “Tentunya selain white label bila ada dukungan dari BI dan OJK akan lebih baik lagi,” katanya.
“Saat ini pola transaksi masyarakat semakin bergeser. Masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital, tantangan yang mulai pelan-pelan muncul yaitu bervariasinya pilihan masyarakat untuk mengakses pembiayaan. Di mana yang salah pilih akhirnya bisa terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal. Kami harap eksistensi dari BPR ini bisa menjawab tantangan-tantangan itu,” kata Emil, saat membuka Musyawarah Nasional IX Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida) di salah satu hotel di Surabaya, Kamis (2/12/2021).
Menurutnya, dalam menjawab tantangan digitalisasi ini, salah satu hal yang patut menjadi perhatian adalah soal keamanan (security) digital. Keamanan digital ini diakui bukan sesuatu yang mudah dan murah. Untuk itu, ia menyarankan semacam sistem white label. Yakni kolaborasi pembuatan sistem keamanan digital. Baca juga: Emas, Kontrakan, dan Minyak Goreng Bikin Harga-harga Melambung
Nanti bisa digunakan sesuai kebutuhan masing-masing BPR yang tergabung dalam Perbamida ini. “Tentunya selain white label bila ada dukungan dari BI dan OJK akan lebih baik lagi,” katanya.
Lihat Juga :