Cegah Korupsi di Sektor Usaha, Wagub Emil Ajak Pelaku Usaha Berani Bersuara
Selasa, 30 November 2021 - 08:30 WIB
Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak.Foto/Lukman Hakim
SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengajak seluruh pelaku usaha berani menyuarakan kesulitan yang dialami ketika menjalankan bisnisnya. Sehingga, bisa terhindar dari penyimpangan atau tindak pidana korupsi.
"Melalui forum semacam ini, pelaku usaha bisa blak-blakan mengungkap. Bukan mengungkap korupsi, tapi mengungkapkan hal-hal yang dirasa sulit untuk dijalankan sebagai pelaku usaha," ujar Emil saat menjadi pembicara seminar "Membangun Budaya Anti Korupsi dan Integritas Antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Jawa Timur" di Surabaya, Senin (29/11/2021).
Baca juga: Harga Minyak Goreng Naik, Ini Langkah Disperindag Jawa Timur
Emil menyatakan, dalam upaya menjalankan kegiatan berusaha, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan diskresi maupun aturan. Ini yang kemudian menimbulkan potensi keraguan dan ketidakpastian dari pelaku usaha, salah satunya korupsi. "Ini perlu dikupas secara blak-blakan jujur dan lugas. Tentu dalam koridor peraturan. Inilah fungsi dari terselenggaranya forum tersebut," tegasnya.
Terungkapnya kesulitan yang dialami pelaku usaha, lanjut Emil, bisa meyakinkan para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. "Termasuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran aturan atau potensi korupsi," jelasnya.
Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi Suryanto mengatakan, untuk mencegah pelaku usaha terjebak dalam tindak pidana korupsi, dibutuhkan penyambung atau jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha.
Baca juga: Pohon Besar Berumur Ratusan Tahun Tumbang Timpa Asrama Pesantren di Sampang
Peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dinilai sangat dibutuhkan untuk membantu agar tidak ada perbedaan pendapat, termasuk keamanannya. Sebab, terdapat dua aturan, pertama memberikan kesempatan untuk adil, lalu kedua melindungi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).
"Kadin Jatim penilaiannya menjadi paling aktif dalam menjembatani pelaku usaha dan pemerintah. Mereka benar-benar menjadi gambaran hasil yang bermanfaat bagi birokrat dan masyarakat. Itu yang utama," ujarnya
"Melalui forum semacam ini, pelaku usaha bisa blak-blakan mengungkap. Bukan mengungkap korupsi, tapi mengungkapkan hal-hal yang dirasa sulit untuk dijalankan sebagai pelaku usaha," ujar Emil saat menjadi pembicara seminar "Membangun Budaya Anti Korupsi dan Integritas Antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Jawa Timur" di Surabaya, Senin (29/11/2021).
Baca juga: Harga Minyak Goreng Naik, Ini Langkah Disperindag Jawa Timur
Emil menyatakan, dalam upaya menjalankan kegiatan berusaha, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan diskresi maupun aturan. Ini yang kemudian menimbulkan potensi keraguan dan ketidakpastian dari pelaku usaha, salah satunya korupsi. "Ini perlu dikupas secara blak-blakan jujur dan lugas. Tentu dalam koridor peraturan. Inilah fungsi dari terselenggaranya forum tersebut," tegasnya.
Terungkapnya kesulitan yang dialami pelaku usaha, lanjut Emil, bisa meyakinkan para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. "Termasuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran aturan atau potensi korupsi," jelasnya.
Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi Suryanto mengatakan, untuk mencegah pelaku usaha terjebak dalam tindak pidana korupsi, dibutuhkan penyambung atau jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha.
Baca juga: Pohon Besar Berumur Ratusan Tahun Tumbang Timpa Asrama Pesantren di Sampang
Peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dinilai sangat dibutuhkan untuk membantu agar tidak ada perbedaan pendapat, termasuk keamanannya. Sebab, terdapat dua aturan, pertama memberikan kesempatan untuk adil, lalu kedua melindungi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).
"Kadin Jatim penilaiannya menjadi paling aktif dalam menjembatani pelaku usaha dan pemerintah. Mereka benar-benar menjadi gambaran hasil yang bermanfaat bagi birokrat dan masyarakat. Itu yang utama," ujarnya
(msd)
tulis komentar anda