Jateng Banyak Zona Merah, Pemerintah Didesak Tunda Pilkada Serentak 2020
Kamis, 04 Juni 2020 - 21:26 WIB
Terkait anggaran, menurutnya, dapat difokuskan pada penanganan wabah dan dampaknya kepada masyarakat. Pihaknya mendukung pemerintah yang melakukan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah. Langkah pemerintah dilakukan dengan menunda anggaran belanja dan mengalihkan untuk menangani pandemi.
Ia menambahkan, KPU sudah melakukan tambahan anggaran sebesar Rp535,9 miliar. Pengajuan anggaran itu merupakan tambahan anggaran di luar anggaran sebelumnya. "Pangajuan dialokasikan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna menyesuaikan penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan. Anggaran juga diantaranya digunakan untuk membeli masker bagi 105 juta pemilih, sebesar Rp263,4 miliar," sebutnya.
Selain itu alat kesehatan bagi petugas TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp259,2 miliar dan Rp10,5 miliar untuk alat kesehatan bagi PPS dan Rp2,1 miliar untuk PPK.
Denty menyampaikan, Bawaslu pernah melansir 10 kerawanan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Yakni, kecemasan dan kekhawatiran penyelenggara meskipun bekerja dengan protokol kesehatan.
Kemudian, dimungkinan terjadi penurunan pengguna hak suara bila masyarakat memilih tidak hadir ke TPS. “Hal lainnya adalah kerawanan politik, mengingat masyarakat berada dalam situasi yang sulit,” tandasnya.
Ia menambahkan, KPU sudah melakukan tambahan anggaran sebesar Rp535,9 miliar. Pengajuan anggaran itu merupakan tambahan anggaran di luar anggaran sebelumnya. "Pangajuan dialokasikan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna menyesuaikan penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan. Anggaran juga diantaranya digunakan untuk membeli masker bagi 105 juta pemilih, sebesar Rp263,4 miliar," sebutnya.
Selain itu alat kesehatan bagi petugas TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp259,2 miliar dan Rp10,5 miliar untuk alat kesehatan bagi PPS dan Rp2,1 miliar untuk PPK.
Denty menyampaikan, Bawaslu pernah melansir 10 kerawanan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Yakni, kecemasan dan kekhawatiran penyelenggara meskipun bekerja dengan protokol kesehatan.
Kemudian, dimungkinan terjadi penurunan pengguna hak suara bila masyarakat memilih tidak hadir ke TPS. “Hal lainnya adalah kerawanan politik, mengingat masyarakat berada dalam situasi yang sulit,” tandasnya.
(nun)
Lihat Juga :