Pemprov Jatim Dukung Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Rabu, 03 November 2021 - 17:57 WIB
Paritrana Award merupakan ajang apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun ini telah memasuki tahun kelima
Paritrana Award tahun ini akan menilai kapitalisasi potensi atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
“Pemerintah daerah agar mendukung pelaksanaan kegiatan Paritrana Award di Jawa Timur," katanya.
Baca juga: Pilot Project Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Bertambah 25 Daerah
Sementara itu Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan perusahaan peserta yang telah berhasil meraih Paritrana Award pada tahun sebelumnya dan berharap dapat mempertahankan gelar yang sudah diterima.
Adapun kategori yang diberikan sama dengan periode penganugerahan pada tahun sebelumnya dengan melibatkan tim penilai yang merupakan perwakilan dari pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli kebijakan publik, ahli pemberdayaan masyarakat, unsur pengusaha, unsur serikat pekerja dan BPJAMSOSTEK.
Paritrana Award tahun ini akan menilai kapitalisasi potensi atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
“Pemerintah daerah agar mendukung pelaksanaan kegiatan Paritrana Award di Jawa Timur," katanya.
Baca juga: Pilot Project Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Bertambah 25 Daerah
Sementara itu Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan perusahaan peserta yang telah berhasil meraih Paritrana Award pada tahun sebelumnya dan berharap dapat mempertahankan gelar yang sudah diterima.
Adapun kategori yang diberikan sama dengan periode penganugerahan pada tahun sebelumnya dengan melibatkan tim penilai yang merupakan perwakilan dari pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli kebijakan publik, ahli pemberdayaan masyarakat, unsur pengusaha, unsur serikat pekerja dan BPJAMSOSTEK.
Lihat Juga :