Pelatihan bagi BPD, Bupati Noormiliyani: Anggota BPD Bisa Jadi Pintu Masuk Berkarier
Senin, 27 September 2021 - 13:50 WIB
(Pemkab) Barito Kuala melalui Kecamatan Alalak menyelenggarakan pelatihan penguatan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BANJARMASIN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala melalui Kecamatan Alalak menyelenggarakan pelatihan penguatan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintahan desa. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu (25 – 26/9/2021) di Hotel Rodhita Banjarmasin ini dibuka Bupati Noormiliyani AS.
Kegiatan yang dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Kadis PMD) Mochammad Aziz, Camat Alalak M Sya’rawi, dan para kades ini, sedikitnya diikuti 101 anggota BPD dari 15 desa se-Kecamatan Alalak.
Noormiliyani sangat menyambut baik digelarnya kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mewujudkan sinergitas dalam membangun desa serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD.
"Bertugas sebagai anggota BPD bukan menjadi lawan politiknya kades, namun justru mitra kerja bersama-sama aparat desa. Karenanya melalui pelatihan ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan komprehensif bagi anggota BPD secara jelas terhadap tugas, fungsi, serta peran," kata wanita yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel.
Dia bersyukur bisa menghasilkan para anggota BPD yang mumpuni dan dibuktikan beberapa di antaranya yang terpilih sebagai kades bahkan beberapa di antaranya perempuan. “Dulu di awal-awal pernah saya katakan, menjadi anggota BPD itu bisa sebagai pintu masuk berkarier baik ke dunia politik, eksekutif, maupun legislatif dalam arti setelah menjadi anggota BPD bisa menjadi kades atau anggota DPRD,” katanya.
Bupati lulus Fakultas Ilmu Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan ini mengutarakan, keterlibatannya ke dunia politik bersama-sama sang suami diawali semasa masih di kampus dan berlanjut ke organisasi kepemudaan, menjadi kader partai, hingga menjadi salah satu pimpinan daerah seperti sekarang.
"Jika ingin memperbaiki masa depan harus ada perencanaan yang bisa diawali dari anggota BPD sebagai pintu masuk. Jadi BPD itu pintu masuk, makanya saya minta BPD dipilih secara langsung serta minta kades dipilih secara e-voting untuk mendidik msyarakat agar mencintai dan memahami demokrasi serta keterbukaan,” tuturnya.
Menanggapi ucapan selamat dari Camat Alalak M Sya’rawi, atas empat penghargaan yang diraih Pemkab Barito Kuala, Noormiliyani menyatakan, anugerah yang dicapai ini merupakan keberhasilan seluruh lapisan masyarakat mulai jajaran pemkab, camat, kades, hingga seluruh elemen lainnya.
“Dari empat penghargaan yang saya terima itu yang paling membanggakan adalah Penyaluran Dana Desa Terbaik 1 Semestar 1 Tahun 2021 yang menggambarkan kolaborasi keharmonisan antara pemkab dengan kades berjalan baik,” katanya.
Noormiliyani berpesan, prestasi positif yang telah dicapai ini hendaknya jangan sampai diciderai dengan adanya hal-hal yang sama-sama tidak diinginkan. “Kita harus mempertahankan prestasi ini di semestar II, mohon kerja samanya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti hendaknya ditanyakan kepada pihak berkompeten baik kepada APIP, camat, PMD, atau dikoordinasikan ke inspektorat,” ujarnnya
Dia berpesan bila terdapat permasalahan menyangkut penggunaan dana desa hendaknya dicari penyelesaian secara intern lebih dulu dan jangan langsung dilaporkan ke aparat penegak hukum. CM
Kegiatan yang dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Kadis PMD) Mochammad Aziz, Camat Alalak M Sya’rawi, dan para kades ini, sedikitnya diikuti 101 anggota BPD dari 15 desa se-Kecamatan Alalak.
Noormiliyani sangat menyambut baik digelarnya kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mewujudkan sinergitas dalam membangun desa serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD.
"Bertugas sebagai anggota BPD bukan menjadi lawan politiknya kades, namun justru mitra kerja bersama-sama aparat desa. Karenanya melalui pelatihan ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan komprehensif bagi anggota BPD secara jelas terhadap tugas, fungsi, serta peran," kata wanita yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel.
Dia bersyukur bisa menghasilkan para anggota BPD yang mumpuni dan dibuktikan beberapa di antaranya yang terpilih sebagai kades bahkan beberapa di antaranya perempuan. “Dulu di awal-awal pernah saya katakan, menjadi anggota BPD itu bisa sebagai pintu masuk berkarier baik ke dunia politik, eksekutif, maupun legislatif dalam arti setelah menjadi anggota BPD bisa menjadi kades atau anggota DPRD,” katanya.
Bupati lulus Fakultas Ilmu Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan ini mengutarakan, keterlibatannya ke dunia politik bersama-sama sang suami diawali semasa masih di kampus dan berlanjut ke organisasi kepemudaan, menjadi kader partai, hingga menjadi salah satu pimpinan daerah seperti sekarang.
"Jika ingin memperbaiki masa depan harus ada perencanaan yang bisa diawali dari anggota BPD sebagai pintu masuk. Jadi BPD itu pintu masuk, makanya saya minta BPD dipilih secara langsung serta minta kades dipilih secara e-voting untuk mendidik msyarakat agar mencintai dan memahami demokrasi serta keterbukaan,” tuturnya.
Menanggapi ucapan selamat dari Camat Alalak M Sya’rawi, atas empat penghargaan yang diraih Pemkab Barito Kuala, Noormiliyani menyatakan, anugerah yang dicapai ini merupakan keberhasilan seluruh lapisan masyarakat mulai jajaran pemkab, camat, kades, hingga seluruh elemen lainnya.
“Dari empat penghargaan yang saya terima itu yang paling membanggakan adalah Penyaluran Dana Desa Terbaik 1 Semestar 1 Tahun 2021 yang menggambarkan kolaborasi keharmonisan antara pemkab dengan kades berjalan baik,” katanya.
Noormiliyani berpesan, prestasi positif yang telah dicapai ini hendaknya jangan sampai diciderai dengan adanya hal-hal yang sama-sama tidak diinginkan. “Kita harus mempertahankan prestasi ini di semestar II, mohon kerja samanya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti hendaknya ditanyakan kepada pihak berkompeten baik kepada APIP, camat, PMD, atau dikoordinasikan ke inspektorat,” ujarnnya
Dia berpesan bila terdapat permasalahan menyangkut penggunaan dana desa hendaknya dicari penyelesaian secara intern lebih dulu dan jangan langsung dilaporkan ke aparat penegak hukum. CM
(ars)
tulis komentar anda