Dewan Desak Sistem Drainase di Kota Sengkang Segera Dibenahi
Senin, 13 September 2021 - 21:37 WIB
Kondisi banjir jalan di Kota Sengkang saat diguyur korupsi. Foto: Sindonews/dok
WAJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, meminta kepada pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem drainase , karena kerap terjadinya banjir di Kota Sengkang sebagai ibukota kabupaten.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Taqwa Gaffar mengatakan, kondisi banjir yang meluap hingga ke badan jalan itu sudah berulang terjadi ketika Kota Sengkang diguyur hujan lebat , seperti yang terjadi Minggu (12/9/2021) malam.
Pemerintah daerah kata dia, harus cepat tanggap dan mengambil tindakan dalam penataan sistem drainase Kota Sengkang, sebab banyak rumah warga yang tergenang dengan kondisi tersebut.
”Memang butuh normalisasi drainase dan harus menjadi prioritas pemerintah," ujarnya kepada Sindonews, Senin (13/9/2021)
Politisi partai NasDem itu menjelaskan, saat rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Wajo, Komisi III sebagai mitra dari dinas telah meminta agar persoalan drainase segera mendapatkan perhatian.
Bahkan hal itu telah menjadi kesepakatan sehingga, pekerjaannya akan segera dimulai disejumlah titik utama yang menjadi penghambat aliran air. Selain itu juga, ia mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melakukan peningkatan sistem drainase kota.
"Sebelum banjir hari kemarin pada rapat kerja dengan PUPR kami sudah bersepakat untuk pekerjaan awal adalah perbaikan duiker dibeberapa titik yang sangat menghambat aliran air yg cukup besar volumenya," tandasnya.
Anggota DPRD Wajo dari Fraksi Gerindra, Mustafa, mengatakan, selain sistem drainase yang dinilai kurang baik, penyebab lain dari banjir di Kota Sengkang yakni banyak aktivis pengerusakan lingkungan, seperti pengerukan gunung.
Masifnya tambang ilegal di Kota Sengkang menjadi salah satu penyebab, sehingga dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk melakukan penertiban.
"Selain sistem drainase yang buruk, penyebab lainnya yaitu aktivitas pengerukan gunung. Ketika air sudah tidak mempunyai tempat tinggal atau area resapan, maka disitulah air akan menyasar rumah-rumah warga. Pemerintah harus tegas mengambil tindakan sebelum kerusakannya semakin parah," tandasnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Taqwa Gaffar mengatakan, kondisi banjir yang meluap hingga ke badan jalan itu sudah berulang terjadi ketika Kota Sengkang diguyur hujan lebat , seperti yang terjadi Minggu (12/9/2021) malam.
Pemerintah daerah kata dia, harus cepat tanggap dan mengambil tindakan dalam penataan sistem drainase Kota Sengkang, sebab banyak rumah warga yang tergenang dengan kondisi tersebut.
”Memang butuh normalisasi drainase dan harus menjadi prioritas pemerintah," ujarnya kepada Sindonews, Senin (13/9/2021)
Politisi partai NasDem itu menjelaskan, saat rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Wajo, Komisi III sebagai mitra dari dinas telah meminta agar persoalan drainase segera mendapatkan perhatian.
Bahkan hal itu telah menjadi kesepakatan sehingga, pekerjaannya akan segera dimulai disejumlah titik utama yang menjadi penghambat aliran air. Selain itu juga, ia mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melakukan peningkatan sistem drainase kota.
"Sebelum banjir hari kemarin pada rapat kerja dengan PUPR kami sudah bersepakat untuk pekerjaan awal adalah perbaikan duiker dibeberapa titik yang sangat menghambat aliran air yg cukup besar volumenya," tandasnya.
Anggota DPRD Wajo dari Fraksi Gerindra, Mustafa, mengatakan, selain sistem drainase yang dinilai kurang baik, penyebab lain dari banjir di Kota Sengkang yakni banyak aktivis pengerusakan lingkungan, seperti pengerukan gunung.
Masifnya tambang ilegal di Kota Sengkang menjadi salah satu penyebab, sehingga dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk melakukan penertiban.
"Selain sistem drainase yang buruk, penyebab lainnya yaitu aktivitas pengerukan gunung. Ketika air sudah tidak mempunyai tempat tinggal atau area resapan, maka disitulah air akan menyasar rumah-rumah warga. Pemerintah harus tegas mengambil tindakan sebelum kerusakannya semakin parah," tandasnya.
(agn)
tulis komentar anda