Hindari Konflik, Prof Djo: Pilkada Cukup Pilih Kepala Daerah, Jangan Bersama Wakil
Sabtu, 11 September 2021 - 20:08 WIB
Pakar Otonomin Daerah, Prof Dr Djohermansyah Djohan. Foto: Istimewa
JAKARTA - Pakar Otonomin Daerah, Prof Dr Djohermansyah Djohan mengatakan, keberadaan wakil kepala pemerintahan bisa jadi persoalan jika salah membuat formula kebijakan. Menurutnya, banyak sekali contoh kasus baik di tingkat nasional maupun lokal di mana antara wakil dan kepala daerah tidak akur, bahkan terlibat konflik.
Tingkat konfliknya kata dia, bisa low sampai high intensity. Perang tertutup hingga terbuka ke ranah publik. Wakil menerbitkan SK mutasi pejabat ASN yang bukan kewenangannya ketika kepala daerah lagi cuti.
“Adu mulut hingga adu jotos. Saling lapor ke polisi. Birokrasi terjepit pada posisi sulit. Rakyat yang sudah capek memilih mereka tidak bisa bikin apa-apa selain rasa kecewa. Ujung dari konflik, mereka berlaga di pilkada,” ujar Prof Djo sapaan akrabnya, Jumat (10/9/20210).
Bila wakil menang dalam pilkada atau wakil naik menggantikan kepala daerah karena sang kepala wafat atau di-OTT KPK, maka orang-orang kepala daerah sebelumnya dicopot dari jabatan alias dinon-jobkan.
Dirjen Otda kemendagri 2010-2014 itu menegaskan, desain pemilihan berpasangan yang ada sekarang salah kaprah. Konstitusi UUD 45, pasal 18 ayat (4) menyebutkan yang dipilih secara demokratis hanya gubernur, bupati dan wali kota.
Tidak ada kata wakil. Lebih-lebih pula sistem kepartaian kita masih bercorak multi partai, sehingga kepala dan wakil biasanya berasal dari partai yang berbeda. Potensi konflik sangat terbuka .
“Lebih dari pada itu, desain dipilih berpasangan, menyimpangi kodrat wakil yang notabene pembantu kepala. Disuruh dia pergi. Dilarang dia berhenti. Wakil berfungsi sebagai "ban serep", bila kepala berhalangan dia menjadi pengganti,” kata Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.
Tujuan diadakan jabatan wakil di samping untuk mencegah vacuum of power, dia membantu memperkuat kepala agar lebih mudah dan lancar melaksanakan tugas. Dia juga menjadi mitra, teman sejati yang ikhlas berkorban demi kepala daerah dengan loyalitas penuh.
Tingkat konfliknya kata dia, bisa low sampai high intensity. Perang tertutup hingga terbuka ke ranah publik. Wakil menerbitkan SK mutasi pejabat ASN yang bukan kewenangannya ketika kepala daerah lagi cuti.
“Adu mulut hingga adu jotos. Saling lapor ke polisi. Birokrasi terjepit pada posisi sulit. Rakyat yang sudah capek memilih mereka tidak bisa bikin apa-apa selain rasa kecewa. Ujung dari konflik, mereka berlaga di pilkada,” ujar Prof Djo sapaan akrabnya, Jumat (10/9/20210).
Bila wakil menang dalam pilkada atau wakil naik menggantikan kepala daerah karena sang kepala wafat atau di-OTT KPK, maka orang-orang kepala daerah sebelumnya dicopot dari jabatan alias dinon-jobkan.
Dirjen Otda kemendagri 2010-2014 itu menegaskan, desain pemilihan berpasangan yang ada sekarang salah kaprah. Konstitusi UUD 45, pasal 18 ayat (4) menyebutkan yang dipilih secara demokratis hanya gubernur, bupati dan wali kota.
Tidak ada kata wakil. Lebih-lebih pula sistem kepartaian kita masih bercorak multi partai, sehingga kepala dan wakil biasanya berasal dari partai yang berbeda. Potensi konflik sangat terbuka .
“Lebih dari pada itu, desain dipilih berpasangan, menyimpangi kodrat wakil yang notabene pembantu kepala. Disuruh dia pergi. Dilarang dia berhenti. Wakil berfungsi sebagai "ban serep", bila kepala berhalangan dia menjadi pengganti,” kata Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.
Tujuan diadakan jabatan wakil di samping untuk mencegah vacuum of power, dia membantu memperkuat kepala agar lebih mudah dan lancar melaksanakan tugas. Dia juga menjadi mitra, teman sejati yang ikhlas berkorban demi kepala daerah dengan loyalitas penuh.
tulis komentar anda