Cegah Kebakaran Gambut di Kalimantan, Akademisi: Masyarakat Harus Dilibatkan
Rabu, 11 Agustus 2021 - 04:33 WIB
Karhutla khususnya di lahan gambut akan mendapat perhatian internasional karena kemampuan lahan gambut sebagai penyimpan cadangan karbon dunia. Karena itu adanya sejumlah titik api yang dipantau melalui satelit di wilayah Kalimantan perlu mendapat perhatian esktra.
Perhatian ini dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup di daerah dengan melakukan audit pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap korporasi. Dengan cara ini, kata Bambang, peran korporasi dalam menjalankan fungsi sesuai aturan yang berlaku akan terlihat, misalnya melihat sarana dan prasarana pendukung penanganan kebakaran gambut.
"Nanti akan terlihat apakah korporasi sudah atau belum memenuhi persyaratan," ujarnya. Bambang juga mengajak untuk melakukan pemanfaatan pengecekan data menggunakan data satelit. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi sebaran titik api dan kondisi lahan, juga memberikan arahan kegiatan pencegahan karhutla yang perlu diambil.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat, Adi Yani menyampaikan, salah satu pendekatan untuk mencegah kebakaran gambut yaitu berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar gambut.
Adi mengapresiasi program revitalisasi ekonomi yang dibuat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sehingga mampu menumbuhkan kelompok masyarakat yang siap siaga menjaga Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) sehingga mengurangi risiko terjadinya kebakaran.
"Melihat revitalisasi yang kita bentuk di Kabupaten Mempawah ini sangat efektif. Di sana masyarakat ternak sapi untuk penggemukan, dan berjalan terus," ucap Adi.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Dadang mengatakan wilayahnya juga telah melakukan operasi pembasahan gambut di sejumlah desa dan obyek vital nasional Bandara Syamsudin Noor.
Saat ini, berdasarkan evaluasi, pihaknya menyebut masih kekurangan sarana dan prasarana pembasarahan. “Belum ada sarana prasarana yang memadai. Mudah-mudahan ada peralatan pemadaman karhutla," ujarnya.
Perhatian ini dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup di daerah dengan melakukan audit pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap korporasi. Dengan cara ini, kata Bambang, peran korporasi dalam menjalankan fungsi sesuai aturan yang berlaku akan terlihat, misalnya melihat sarana dan prasarana pendukung penanganan kebakaran gambut.
"Nanti akan terlihat apakah korporasi sudah atau belum memenuhi persyaratan," ujarnya. Bambang juga mengajak untuk melakukan pemanfaatan pengecekan data menggunakan data satelit. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi sebaran titik api dan kondisi lahan, juga memberikan arahan kegiatan pencegahan karhutla yang perlu diambil.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat, Adi Yani menyampaikan, salah satu pendekatan untuk mencegah kebakaran gambut yaitu berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar gambut.
Adi mengapresiasi program revitalisasi ekonomi yang dibuat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sehingga mampu menumbuhkan kelompok masyarakat yang siap siaga menjaga Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) sehingga mengurangi risiko terjadinya kebakaran.
"Melihat revitalisasi yang kita bentuk di Kabupaten Mempawah ini sangat efektif. Di sana masyarakat ternak sapi untuk penggemukan, dan berjalan terus," ucap Adi.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Dadang mengatakan wilayahnya juga telah melakukan operasi pembasahan gambut di sejumlah desa dan obyek vital nasional Bandara Syamsudin Noor.
Saat ini, berdasarkan evaluasi, pihaknya menyebut masih kekurangan sarana dan prasarana pembasarahan. “Belum ada sarana prasarana yang memadai. Mudah-mudahan ada peralatan pemadaman karhutla," ujarnya.
Lihat Juga :