Bantuan PKH Tak Merata, Kartu KPM Diduga Dikuasai Oknum Pendamping Desa
Senin, 26 Juli 2021 - 16:34 WIB
ilustrasi
BANDUNG BARAT - Sejumlah warga di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Selain itu warga yang sempat mendapatkan bantuan uang juga mengaku tidak menerima utuh karena ada pemotongan. Bahkan kartu program bantuan yang seharusnya mereka pegang justru selama ini 'dikuasai' oleh pendamping PKH.
Salah seorang warga mengatakan, dirinya terakhir mendapatkan bantuan pada 2018. Untuk BPNT yang nominalnya Rp200 ribu dalam bentuk barang, tapi yang diterimanya tidak sesuai. Seperti beras, tahu, kentang, telor, yang jika dihitung harganya sekitar Rp140.000-Rp150.000.
Baca juga: Bhayangkara untuk Negeri Setukpa Bagikan 1.000 Paket Sembako kepada Warga Terdampak PPKM
"Kan saya gak pegang kartunya karena sama pendamping, tau-tau udah dikasih barangnya tapi struknya tidak pernah dikasih. Padahal jatahnya per KPM Rp200 ribu," ucap warga yang minta namanya tidak disebutkan, Senin (26/7/2021).
Warga lain membenarkan jika selama ini dia tidak pernah memegang kartu bantuan BPNT atau PKH karena dipegang oleh pendamping desa. Alasannya karena pendamping itu bilang bahwa yang hanya bisa mencairkan dan membelanjakan adalah dirinya, kalau dicairkan oleh warga tidak bisa.
Selain itu warga yang sempat mendapatkan bantuan uang juga mengaku tidak menerima utuh karena ada pemotongan. Bahkan kartu program bantuan yang seharusnya mereka pegang justru selama ini 'dikuasai' oleh pendamping PKH.
Salah seorang warga mengatakan, dirinya terakhir mendapatkan bantuan pada 2018. Untuk BPNT yang nominalnya Rp200 ribu dalam bentuk barang, tapi yang diterimanya tidak sesuai. Seperti beras, tahu, kentang, telor, yang jika dihitung harganya sekitar Rp140.000-Rp150.000.
Baca juga: Bhayangkara untuk Negeri Setukpa Bagikan 1.000 Paket Sembako kepada Warga Terdampak PPKM
"Kan saya gak pegang kartunya karena sama pendamping, tau-tau udah dikasih barangnya tapi struknya tidak pernah dikasih. Padahal jatahnya per KPM Rp200 ribu," ucap warga yang minta namanya tidak disebutkan, Senin (26/7/2021).
Warga lain membenarkan jika selama ini dia tidak pernah memegang kartu bantuan BPNT atau PKH karena dipegang oleh pendamping desa. Alasannya karena pendamping itu bilang bahwa yang hanya bisa mencairkan dan membelanjakan adalah dirinya, kalau dicairkan oleh warga tidak bisa.
Lihat Juga :