PPKM Darurat Dinilai Berdampak Besar, Ampera Pemalang Tolak Perpanjangan
Selasa, 20 Juli 2021 - 21:20 WIB
Ampera Pemalang saat menggelar audiensi dengan Forkompinda Kabupaten Pemalang, Selasa (20/7/2021) petang. Foto: MPI/Suryono Sukarno
PEMALANG - Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera) menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat . Hal tersebut diungkapkan usai audiensi dengan Forkompinda Kabupaten Pemalang , Selasa (20/7/2021) petang.
Ampera adalah kumpulan perwakilan berbagai elemen masyarakat yang terdiri atas pedagang, seniman, organisasi pemuda dan lain sebagainya. "Dampak PPKM darurat sangat besar, banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa jualan," kata Koordinator Lapangan Ampera, Heru Kundhimiarso.
Dia mengatakan, selama ini PPKM darurat membuat masyarakat terpuruk secara ekonomi. Heru meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Pemalang tidak menelan mentah-mentah perintah pusat. “Paling tidak ada improvisasi supaya bisa melindungi warganya, supaya merasa terayomi oleh pemerintah. Ingat tidak semua orang punya gaji," tuturnya.
Aktivis lainnya, Andi Rustono menambahkan, PPKM darurat sangat berdampak karena banyak warga tidak bisa mencari nafkah.
Dia juga mengritik tidak adanya perhatian pemerintah daerah Pemalang terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri. “Dan tidak semua yang terdampak PPKM darurat itu mendapat bantuan sosial," tuturnya.
Andi mengatakan, seharusnya ada solusi pangan bagi masyarakat ketika PPKM darurat ditetapkan.
Bupati Pemalang Agung Mukti Wibawa mengatakan, ada anggaran khusus untuk warga terdampak PPKM darurat. Dia juga menyatakan pihaknya akan mengikuti jika ada kebijakan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk memberi kelonggaran pada pedagang.
“Tentu akan kita ikuti. Lalu sekarang tidak ada PPKM darurat tetapi PPKM level, Pemalang masuk level tiga," tuturnya.
Ampera adalah kumpulan perwakilan berbagai elemen masyarakat yang terdiri atas pedagang, seniman, organisasi pemuda dan lain sebagainya. "Dampak PPKM darurat sangat besar, banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa jualan," kata Koordinator Lapangan Ampera, Heru Kundhimiarso.
Dia mengatakan, selama ini PPKM darurat membuat masyarakat terpuruk secara ekonomi. Heru meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Pemalang tidak menelan mentah-mentah perintah pusat. “Paling tidak ada improvisasi supaya bisa melindungi warganya, supaya merasa terayomi oleh pemerintah. Ingat tidak semua orang punya gaji," tuturnya.
Aktivis lainnya, Andi Rustono menambahkan, PPKM darurat sangat berdampak karena banyak warga tidak bisa mencari nafkah.
Dia juga mengritik tidak adanya perhatian pemerintah daerah Pemalang terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri. “Dan tidak semua yang terdampak PPKM darurat itu mendapat bantuan sosial," tuturnya.
Andi mengatakan, seharusnya ada solusi pangan bagi masyarakat ketika PPKM darurat ditetapkan.
Bupati Pemalang Agung Mukti Wibawa mengatakan, ada anggaran khusus untuk warga terdampak PPKM darurat. Dia juga menyatakan pihaknya akan mengikuti jika ada kebijakan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk memberi kelonggaran pada pedagang.
“Tentu akan kita ikuti. Lalu sekarang tidak ada PPKM darurat tetapi PPKM level, Pemalang masuk level tiga," tuturnya.
(nic)
tulis komentar anda