Desak Transparansi Anggaran Bedah Rumah, Warga dan BKM Bersitegang di Serua Indah

Pada Juni 2021 warga tak mampu di wilayahnya kembali mendapat program bedah rumah. Karena tak ada transparansi peruntukan anggaran, pemilik rumah harus rela merobohkan bangunan lamanya sendiri sambil menanggung konsumsi pekerjanya.

"Kan kasihan orang udah susah, dapat program bedah rumah tapi malah terbebani lagi biaya-biaya begitu. Ngerubuhin sendiri, harus ngontrak dulu pakai biaya sendiri, udah gitu ngerjainnya nggak jelas kapan kemarin dimulai. Ini sekarang udah berjalan setelah kita bawel aja," ujar Nanang.

Kepala BKM Serua Indah, Edi menuturkan draft anggaran bedah rumah saat ini masih dalam proses revisi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta). Sehingga, rinciannya belum bisa dibeberkan hingga revisi selesai.

"Ya kita belum tahu soal anggarannya, itu masih direvisi di dinas. Jadi sekarang kita kerjain dulu karena kasihan kan warga udah ngerubuhin sendiri rumahnya kemarin," katanya.

Dia membantah kabar tak adanya transparansi anggaran disebabkan dugaan penyalahgunaan dana di lapangan. Dia memastikan semua pembelian bahan material dan desain bangunan sudah disusun sedemikian rupa melalui pengawasan.

"Nggak ada itu, semua kita kerjakan sesuai Rincian Anggaran Biaya (RAB). Kita nggak ada gaji kok, jadi kita kerja sosial aja. Paling kita dapat fee dari toko materialnya, wajar kan," ungkapnya.

Baca juga: PPKM Darurat Tangsel akan Diperketat, Penyekatan Dilakukan hingga Tingkat Kelurahan