Ombudsman : Terlalu Dini Mal Buka Awal Juni
Rabu, 27 Mei 2020 - 12:08 WIB
Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat menilai, rencana pembukaan mal dan sekolah pada awal Juni 2020 terlalu dini. Ilustrasi/Foto/SINDOnews
BANDUNG - Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat menilai, rencana pembukaan mal dan sekolah pada awal Juni 2020 terlalu dini. Rencana tersebut dinilai bisa membahayakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan.
"Terlalu dini mal buka awal Juni. Terutama dari sisi kesiapan masyarakatnya, bagaimana mereka akan mengedalikan diri. Ini kan dampaknya serius, kalau mal dibuka. Siapa yang bisa mencegah kalau virusnya menyebar," kata Kepala Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto, Rabu (27/5/2020).
Menurut dia, sebelum mal dibuka, harus dipastikan betul agar masyarakat sudah sangat siap. Apalagi bila persiapan dianggap sebuah keniscayaan, maka harus tersosialisasikan dan paham akan risikonya. (Baca juga; Disdagin Kota Bandung Bakal Ajukan Operasional Mal Setelah PSBB )
Pemerintah juga harus memastikan apakah sudah siap secara infrastruktur. Karena kalau bicara new normal, maka harus ada perubahan skema dan infrastuktur. Menurut Haneda, tanpa ada kesiapan pembukaan mal bisa menjadi tempat terciptanya klaster baru.
"Kecuali mungkin kalau dibatasi betul, misalnya masuk per 10 orang. Setelah itu ditutup lagi, kemudian belanja sekian menit. Tapi apa itu bisa diterapkan," katanya. (Baca juga; Jokowi: Normal Baru Dimulai Jika Rasio Penularan Suatu Daerah di Bawah 1 )
Menurut dia, tidak salah pemerintah segera mungkin ingin memulihkan ekonomi. Tetapi ketika pelaku ekonominya nanti banyak yang tumbang karena terkena virus, akan membahayakan masyarakat. Paling tidak, virus terkendali lebih dulu.
"Pemerintah wajib hukumnya pastikan masyarakatnya paham dan terlindungi. Apalagi, sepanjang masih ada korban memang harus dilanjutkan PSBB. Karena ini bagian lain dari edukasi ke masyrakat," imbuhnya.
"Terlalu dini mal buka awal Juni. Terutama dari sisi kesiapan masyarakatnya, bagaimana mereka akan mengedalikan diri. Ini kan dampaknya serius, kalau mal dibuka. Siapa yang bisa mencegah kalau virusnya menyebar," kata Kepala Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto, Rabu (27/5/2020).
Menurut dia, sebelum mal dibuka, harus dipastikan betul agar masyarakat sudah sangat siap. Apalagi bila persiapan dianggap sebuah keniscayaan, maka harus tersosialisasikan dan paham akan risikonya. (Baca juga; Disdagin Kota Bandung Bakal Ajukan Operasional Mal Setelah PSBB )
Pemerintah juga harus memastikan apakah sudah siap secara infrastruktur. Karena kalau bicara new normal, maka harus ada perubahan skema dan infrastuktur. Menurut Haneda, tanpa ada kesiapan pembukaan mal bisa menjadi tempat terciptanya klaster baru.
"Kecuali mungkin kalau dibatasi betul, misalnya masuk per 10 orang. Setelah itu ditutup lagi, kemudian belanja sekian menit. Tapi apa itu bisa diterapkan," katanya. (Baca juga; Jokowi: Normal Baru Dimulai Jika Rasio Penularan Suatu Daerah di Bawah 1 )
Menurut dia, tidak salah pemerintah segera mungkin ingin memulihkan ekonomi. Tetapi ketika pelaku ekonominya nanti banyak yang tumbang karena terkena virus, akan membahayakan masyarakat. Paling tidak, virus terkendali lebih dulu.
"Pemerintah wajib hukumnya pastikan masyarakatnya paham dan terlindungi. Apalagi, sepanjang masih ada korban memang harus dilanjutkan PSBB. Karena ini bagian lain dari edukasi ke masyrakat," imbuhnya.
(wib)
tulis komentar anda