Jelang Musda Golkar Luwu Utara, IDP dan Arjuna Belum Ajukan Diskresi
Senin, 21 Juni 2021 - 12:36 WIB
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
MAKASSAR - Dua bakal calon ketua DPD II Golkar Luwu Utara (Lutra) harus mengantongi diskresi DPP untuk bisa bertarung di musyawarah daerah (musda). Keduanya ialah Indah Putri Indriani (IDP) dan Arifin Junaidi (Arjuna).
Pasalnya, keduanya sama-sama tersandung salah satu syarat yang diharuskan untuk dipenuhi. IDP tersandung syarat belum cukup lima tahun menjadi kader dan pengurus. Saat menjelang pemilu 2019 lalu, bupati Lutra itu menanggalkan jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Lutra dan bergabung ke Partai Golkar .
Baca Juga: Golkar
Wakil sekretaris komunikasi publik DPD I Golkar Sulsel Zulham Arief tak menampik hal tersebut. Keduanya memang harus mendapat restu dari Ketum Airlangga Hartarto. "Jadi sebenarnya keduanya butuh diskresi," ucapnya.
Zulham mengatakan, baik IDP dan Arjuna belum pernah memasukkan permohonan diskresi ke DPD I, sehingga pihaknya belum bisa memproses hal tersebut ke DPP.
Selanjutnya, dalam waktu dekat keduanya akan dipanggil ke DPD I untuk mengikuti fit and proper test. Meski tak masuk dalam tahapan musda, agenda uji kelayakan ini diambil untuk mengetahui sejauh mana kualitas kandidat.
"Sejauh ini kita belum ada pengusulan diskresi ke DPP. Nanti setelah fit and proper test lebih dalam bagaimana sebenarnya. Kemudian nanti kita lihat siapa yang diskresinya diakomodir DPP," jelasnya.
Baca Juga: Golkar Lutra
Wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka menyatakan, prosedur untuk mendapat diskresi harus rekomendasi dari DPD I. Pihaknya tak yakin jika langsung ke DPP bakal mulus mendapat diskresi, karena DPP tegaskan harus melalui DPD I.
Pasalnya, keduanya sama-sama tersandung salah satu syarat yang diharuskan untuk dipenuhi. IDP tersandung syarat belum cukup lima tahun menjadi kader dan pengurus. Saat menjelang pemilu 2019 lalu, bupati Lutra itu menanggalkan jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Lutra dan bergabung ke Partai Golkar .
Baca Juga: Golkar
Wakil sekretaris komunikasi publik DPD I Golkar Sulsel Zulham Arief tak menampik hal tersebut. Keduanya memang harus mendapat restu dari Ketum Airlangga Hartarto. "Jadi sebenarnya keduanya butuh diskresi," ucapnya.
Zulham mengatakan, baik IDP dan Arjuna belum pernah memasukkan permohonan diskresi ke DPD I, sehingga pihaknya belum bisa memproses hal tersebut ke DPP.
Selanjutnya, dalam waktu dekat keduanya akan dipanggil ke DPD I untuk mengikuti fit and proper test. Meski tak masuk dalam tahapan musda, agenda uji kelayakan ini diambil untuk mengetahui sejauh mana kualitas kandidat.
"Sejauh ini kita belum ada pengusulan diskresi ke DPP. Nanti setelah fit and proper test lebih dalam bagaimana sebenarnya. Kemudian nanti kita lihat siapa yang diskresinya diakomodir DPP," jelasnya.
Baca Juga: Golkar Lutra
Wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka menyatakan, prosedur untuk mendapat diskresi harus rekomendasi dari DPD I. Pihaknya tak yakin jika langsung ke DPP bakal mulus mendapat diskresi, karena DPP tegaskan harus melalui DPD I.
tulis komentar anda