Lamban Rampungkan Audit RS Batua, Kinerja BPK Disoroti
Kamis, 10 Juni 2021 - 08:21 WIB
"BPK RI harus profesional dalam bekerja, lebih jauh permintaan audit kerugian negara dari APH harus menjadi atensi khusus pimpinan BPK RI agar bisa segera rampungkan," ungkap Angga sapaan akrabnya kepada Sindonews, Rabu (9/6/2021) melalui pesan WhatsApp.
Angga menilai BPK RI cenderung tidak progresif dan tidak mendukung pemberantasan korupsi. Padahal kasus ini sudah jadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia berharap agar KPK bisa berkomunikasi ke BPK RI untuk segera merampungkan audit kerugian negara atau jika memang BPK belum juga menyelesaikannya, KPK sebaiknya mengambil alih kasus RS Batua.
"Namun jika di kemudian hari audit kerugian negara tidak juga selesai dan penyidik polda sudah berusaha maksimal, maka sebaiknya KPK mengambil alih kasus RS Batua tersebut demi kepastian hukum," tegas Angga.
Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel, Muh Ansar meminta BPK RI lebih transparan akan informasi perkembangan audit kasus itu. Dia berharap agar hasil perhitungan kerugian negara segera dikeluarkan.
Angga menilai BPK RI cenderung tidak progresif dan tidak mendukung pemberantasan korupsi. Padahal kasus ini sudah jadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia berharap agar KPK bisa berkomunikasi ke BPK RI untuk segera merampungkan audit kerugian negara atau jika memang BPK belum juga menyelesaikannya, KPK sebaiknya mengambil alih kasus RS Batua.
"Namun jika di kemudian hari audit kerugian negara tidak juga selesai dan penyidik polda sudah berusaha maksimal, maka sebaiknya KPK mengambil alih kasus RS Batua tersebut demi kepastian hukum," tegas Angga.
Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel, Muh Ansar meminta BPK RI lebih transparan akan informasi perkembangan audit kasus itu. Dia berharap agar hasil perhitungan kerugian negara segera dikeluarkan.
Lihat Juga :