Ridwan Kamil Sebut Indonesia Bisa Jadi Negara Adidaya, Ini Syaratnya
Rabu, 02 Juni 2021 - 15:49 WIB
Seminar IKA Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) yang dilaksanakan secara daring, Rabu (2/6/2021). Foto/SINDOnews/Arif Budianto
BANDUNG - Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyebut Indonesia bisa menjadi negara adidaya pada tahun 2045. Kendati begitu, untuk menjadi negara adidaya ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi.
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil Minta Pemuda Jaga Kesaktian Pancasila
Diantaranya syarat tersebut yakni generasi muda kini tak terdisrupsi hal yang dapat memecah belah bangsa. Indonesia 2045, lanjut dia, akan terwujud melalui tiga hal yaitu sosial-politik yang kondusif, ekonomi yang terjaga di atas 5%, dan generasi muda yang kompetitif dan adaptif.
Baca juga: Anies Baswedan-Ridwan Kamil Kompak Saling Beri Selamat, Ada Apa?
"Dunia digital 4.0 ini memberikan banyak peluang mengakses informasi dengan cepat. Tapi jangan lupa dunia digital juga ada sisi gelap, yaitu banyak beredarnya berita bohong dan akan menggerus semangat kebangsaan, ideologi Pancasila bagi mereka-mereka yang pondasinya tidak kuat," katanya saat menjadi pembicara Seminar IKA Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) yang dilaksanakan secara daring, Rabu (2/6/2021).
Menurut dia, wawasan kebangsaan sangat penting, karena tekanan terhadap Keindonesiaan selalu ada. Oleh karena itu, memperkuat dan mempererat sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia mutlak dilakukan. Tetap berpegang teguh pada Pancasila dan merespons disrupsi digital dengan kehati-hatian jadi jawaban.
Sementara Wali Kota Bogor, Bima Arya menilai bahwa Indonesia kini dihadapkan pada satu persoalan yang lebih berat ketimbang masa sebelumnya. Menurut dia, bangsa ini seringkali dihadapkan pada isu perpecahan, politisasi, hingga konflik horizontal-vertikal.
Menurut dia, harus diakui bahwa di Orde Baru nation building berjalan sistematis. Sebab politisi saat itu berpikir jauh ke depan melakukan upaya agar identitas bangsa yang kokoh dari masa ke masa.
"Kita prihatin dan sedih ketika Pilpres, Pilgub, bangsa ini seolah-olah dikotak-kotakkan. Bayangkan, bagaimana perasaan dari para founding father kita yang membangun bangsa ini dengan darah dan air mata mencoba menyatukan bangsa ini dengan segala daya upaya. Tetapi kemudian disederhanakan menjadi cebong-kampret, menjadi kita atau mereka. Sangat menyedihkan, bagi saya ini adalah hal yang sangat serius," ujar Bima.
Rektor Unpar, Mangadar Situmorang mengungkapkan bahwa perguruan tinggi memiliki peranan dalam menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Menurut dia, persoalan kebangsaan adalah ikhtiar ilmiah, bukan hanya politis.
Meskipun tak dimungkiri bahwa ikhtiar ilmiah tersebut seringkali tidak terbebsa dari pertarungan poitis. Pancasila, lanjut dia, akan selalu dihadapkan pada kekuatan tarik menarik kapitalisme, liberalisme, ataupun juga sejenisnya. Demikian juga dengan konstelasi kekuatan kekuasaan yang bersifat global maupun domestik.
Perguruan tinggi di Indonesia tidak akan terlepas dari konstelasi politik yang ada. Kendati demikian, sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi harus terbuka untuk mengkritisi nasionalisme itu sendiri dengan sikap ilmiah, kreatif, dan inovatif yang berbasis pada Pancasila.
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil Minta Pemuda Jaga Kesaktian Pancasila
Diantaranya syarat tersebut yakni generasi muda kini tak terdisrupsi hal yang dapat memecah belah bangsa. Indonesia 2045, lanjut dia, akan terwujud melalui tiga hal yaitu sosial-politik yang kondusif, ekonomi yang terjaga di atas 5%, dan generasi muda yang kompetitif dan adaptif.
Baca juga: Anies Baswedan-Ridwan Kamil Kompak Saling Beri Selamat, Ada Apa?
"Dunia digital 4.0 ini memberikan banyak peluang mengakses informasi dengan cepat. Tapi jangan lupa dunia digital juga ada sisi gelap, yaitu banyak beredarnya berita bohong dan akan menggerus semangat kebangsaan, ideologi Pancasila bagi mereka-mereka yang pondasinya tidak kuat," katanya saat menjadi pembicara Seminar IKA Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) yang dilaksanakan secara daring, Rabu (2/6/2021).
Menurut dia, wawasan kebangsaan sangat penting, karena tekanan terhadap Keindonesiaan selalu ada. Oleh karena itu, memperkuat dan mempererat sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia mutlak dilakukan. Tetap berpegang teguh pada Pancasila dan merespons disrupsi digital dengan kehati-hatian jadi jawaban.
Sementara Wali Kota Bogor, Bima Arya menilai bahwa Indonesia kini dihadapkan pada satu persoalan yang lebih berat ketimbang masa sebelumnya. Menurut dia, bangsa ini seringkali dihadapkan pada isu perpecahan, politisasi, hingga konflik horizontal-vertikal.
Menurut dia, harus diakui bahwa di Orde Baru nation building berjalan sistematis. Sebab politisi saat itu berpikir jauh ke depan melakukan upaya agar identitas bangsa yang kokoh dari masa ke masa.
"Kita prihatin dan sedih ketika Pilpres, Pilgub, bangsa ini seolah-olah dikotak-kotakkan. Bayangkan, bagaimana perasaan dari para founding father kita yang membangun bangsa ini dengan darah dan air mata mencoba menyatukan bangsa ini dengan segala daya upaya. Tetapi kemudian disederhanakan menjadi cebong-kampret, menjadi kita atau mereka. Sangat menyedihkan, bagi saya ini adalah hal yang sangat serius," ujar Bima.
Rektor Unpar, Mangadar Situmorang mengungkapkan bahwa perguruan tinggi memiliki peranan dalam menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Menurut dia, persoalan kebangsaan adalah ikhtiar ilmiah, bukan hanya politis.
Meskipun tak dimungkiri bahwa ikhtiar ilmiah tersebut seringkali tidak terbebsa dari pertarungan poitis. Pancasila, lanjut dia, akan selalu dihadapkan pada kekuatan tarik menarik kapitalisme, liberalisme, ataupun juga sejenisnya. Demikian juga dengan konstelasi kekuatan kekuasaan yang bersifat global maupun domestik.
Perguruan tinggi di Indonesia tidak akan terlepas dari konstelasi politik yang ada. Kendati demikian, sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi harus terbuka untuk mengkritisi nasionalisme itu sendiri dengan sikap ilmiah, kreatif, dan inovatif yang berbasis pada Pancasila.
(shf)
tulis komentar anda