Terus Didera Persoalan Hukum, Plt Bupati Hengki Dituntut Bersihkan Pejabat Bermasalah
Kamis, 22 April 2021 - 14:50 WIB
Kantor bupati Bandung Barat.Foto/dok
BANDUNG BARAT - Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Bandung Utara (Forbat) melakukan aksi di kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (22/4/2021).
Mereka menuntut kepada Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan yang menggantikan Bupati Aa Umbara akibat tersandung masalah hukum, untuk segera mengambil langkah cepat demi tercipta KBB yang bersih dari KKN.
Baca juga: Selesai Dibangun, Pemprov Jabar Serahkan Dua Flyover ke Kota Bandung
"Kami menuntut bersihkan KBB dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Koordinator Forbat, Suherman kepada wartawan.
Menurutnya, pemulihan birokrasi harus dilakukan setelah Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna ditetapkan dan ditahan oleh KPK terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan tanggap darurat Pandemi COVID-19.
Bahkan sampai saat ini dan hingga beberapa waktu ke depan masih dilakukan kegiatan pemeriksaan oleh KPK terhadap pihak-pihak terkait lainnya. Itu menunjukkan jika masih ada persoalan persoalan di internal Pemda KBB yang ditinggalkan oleh bupati non aktif Aa Umbara Sutisna.
Baca juga: Warga Inggris Ditemukan Tewas dalam Kolam dalam Home Stay di Sanur Bali
"Plt Bupati harus berani mengambil langkah dengan me-nonaktif-kan para pejabat yang terindikasi korupsi," tegasnya.
Dia menilai, persoalan masa lalu yang sekira dapat berimplikasi hukum di masa yang akan datang dan mengganggu jalannya roda pemerintah harus diputus. Makanya evaluasi dan batalkan semua proyek tahun 2021 yang diduga telah terjadi praktik ijon.
"Kami ingin ASN di KBB profesional dan proporsional, rotasi dan mutasi pejabat harus sesuai bidangnya bukan karena faktor kepentingan dan setoran," pungkasnya.
Mereka menuntut kepada Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan yang menggantikan Bupati Aa Umbara akibat tersandung masalah hukum, untuk segera mengambil langkah cepat demi tercipta KBB yang bersih dari KKN.
Baca juga: Selesai Dibangun, Pemprov Jabar Serahkan Dua Flyover ke Kota Bandung
"Kami menuntut bersihkan KBB dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Koordinator Forbat, Suherman kepada wartawan.
Menurutnya, pemulihan birokrasi harus dilakukan setelah Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna ditetapkan dan ditahan oleh KPK terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan tanggap darurat Pandemi COVID-19.
Bahkan sampai saat ini dan hingga beberapa waktu ke depan masih dilakukan kegiatan pemeriksaan oleh KPK terhadap pihak-pihak terkait lainnya. Itu menunjukkan jika masih ada persoalan persoalan di internal Pemda KBB yang ditinggalkan oleh bupati non aktif Aa Umbara Sutisna.
Baca juga: Warga Inggris Ditemukan Tewas dalam Kolam dalam Home Stay di Sanur Bali
"Plt Bupati harus berani mengambil langkah dengan me-nonaktif-kan para pejabat yang terindikasi korupsi," tegasnya.
Dia menilai, persoalan masa lalu yang sekira dapat berimplikasi hukum di masa yang akan datang dan mengganggu jalannya roda pemerintah harus diputus. Makanya evaluasi dan batalkan semua proyek tahun 2021 yang diduga telah terjadi praktik ijon.
"Kami ingin ASN di KBB profesional dan proporsional, rotasi dan mutasi pejabat harus sesuai bidangnya bukan karena faktor kepentingan dan setoran," pungkasnya.
(msd)
tulis komentar anda