Aliansi Pemuda Merah Putih Papua Minta Penyimpangan Dana Otsus Diusut
Kamis, 18 Maret 2021 - 20:08 WIB
"RDP batal dilakukan di beberapa wilayah, sementara anggaran dikeluarkan hingga miliaran rupiah. Anehnya juga ada hasil RDP yang dilaporakan kepada gubernur merupakan hasil rekayasa demi kepentingan pribadi. Kami meminta pemerintah agar segera mengaudit keuangan MRP," kata Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua, Ali Kabiay di Taman Imbi, Kota Jayapura, Rabu (17/3/2021).
Dia menambahkan, MRP tidak seharusnya bermain politik praktis. Tetapi seharusnya melindungi Hak Orang Papua untuk mendapatkan Otsus.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut juga menyuarakan agar Otsus Papua dan Pemekaran Provinsi di Papua menjadi perhatian pemerintah pusat. "Kami mendukung otsus dan pemekaran daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah," ujarnya.
Unjuk rasa ini, kata Kabiay, untuk mendorong pemerintah pusat menanggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua.
"Banyak dinamika yang terjadi di Papua. Oleh karena itu kami sebagai Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat," tandasnya.
Dia menambahkan, MRP tidak seharusnya bermain politik praktis. Tetapi seharusnya melindungi Hak Orang Papua untuk mendapatkan Otsus.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut juga menyuarakan agar Otsus Papua dan Pemekaran Provinsi di Papua menjadi perhatian pemerintah pusat. "Kami mendukung otsus dan pemekaran daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah," ujarnya.
Unjuk rasa ini, kata Kabiay, untuk mendorong pemerintah pusat menanggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua.
"Banyak dinamika yang terjadi di Papua. Oleh karena itu kami sebagai Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat," tandasnya.
Lihat Juga :