Pembangunan Jaringan Internet di Pohuwato Gorontalo Belum Dirasakan Masyarakat
Senin, 15 Maret 2021 - 20:01 WIB
LP-KPK Pohuwato, menilai program internet untuk 13 Kecamatan yang dipasang Diskominfo Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, belum maksimal. Foto ilustrasi/SINDOnews
GORONTALO - Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Pohuwato, menilai program internet untuk 13 Kecamatan yang dipasang Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo , belum maksimal. Ketua LP-KPK Pohuwato, Yanto Samarang, mengatakan, sebanyak 13 titik jaringan internet yang dipasang sejak 2019 dinilai tidak bermanfaat untuk masyarakat.
Padahal tiap bulanya, Pemerintah membayar biaya internet sebesar Rp400 juta untuk 13 titik jaringan internet . Beberapa jaringan internet telah dicabut dan diganti namun akses jaringannya lambat dan tidak bisa dinikmati masyarakat.
Baca: Langgar Kode Etik, 4 Anggota Polisi di Gorontalo Dipecat
“Kami mendapat informasi di Kecamatan Buntulia, internetnya sudah dicabut sekitar enam atau tujuh bulan lalu. Katanya, sudah diganti tapi internet yang ada sekarang sangat lambat, tidak bermanfaat. Sementara tiap bulan tetap dibayar oleh Kominfo. Ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Yanto dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (15/3/2021).
Yanto menambahkan, dia khawatir, apa yang dilakukan oleh Diskominfo Pohuwato, tidak akan sejalan dan justru mengganggu visi-misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga – Suharsi Igirisa (SMS) saat ini. Terlebih, pemerintahan saat ini memiliki program internet gratis untuk kaum milenial dan komunitas kreatif.
“Jika begini keadaannya maka, ini dapat menghambat suksesnya 20 program gratis yang menjadi program andalan pemerintahan saat ini. Di saat masyarakat kesulitan ekonomi, daerah melalui Kominfo Pohuwato, hanya buang-buang anggaran yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk masyarakat,” jelas Yanto
Yanto juga meminta pihak DPRD Kabupaten Pohuwato, dapat melakukan rapat dengar pendapat kepada Diskominfo Pohuwato.
Padahal tiap bulanya, Pemerintah membayar biaya internet sebesar Rp400 juta untuk 13 titik jaringan internet . Beberapa jaringan internet telah dicabut dan diganti namun akses jaringannya lambat dan tidak bisa dinikmati masyarakat.
Baca: Langgar Kode Etik, 4 Anggota Polisi di Gorontalo Dipecat
“Kami mendapat informasi di Kecamatan Buntulia, internetnya sudah dicabut sekitar enam atau tujuh bulan lalu. Katanya, sudah diganti tapi internet yang ada sekarang sangat lambat, tidak bermanfaat. Sementara tiap bulan tetap dibayar oleh Kominfo. Ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Yanto dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (15/3/2021).
Yanto menambahkan, dia khawatir, apa yang dilakukan oleh Diskominfo Pohuwato, tidak akan sejalan dan justru mengganggu visi-misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga – Suharsi Igirisa (SMS) saat ini. Terlebih, pemerintahan saat ini memiliki program internet gratis untuk kaum milenial dan komunitas kreatif.
“Jika begini keadaannya maka, ini dapat menghambat suksesnya 20 program gratis yang menjadi program andalan pemerintahan saat ini. Di saat masyarakat kesulitan ekonomi, daerah melalui Kominfo Pohuwato, hanya buang-buang anggaran yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk masyarakat,” jelas Yanto
Yanto juga meminta pihak DPRD Kabupaten Pohuwato, dapat melakukan rapat dengar pendapat kepada Diskominfo Pohuwato.
Lihat Juga :
tulis komentar anda