Fraksi Partai DPRD DKI Ini Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Lahan DP Nol Rupiah
Rabu, 10 Maret 2021 - 22:19 WIB
Dia mencatat, dari 2019 hingga 2021 Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp4,363 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran pengadaan tanah Rp3,3 triliun. Rinciannya sebagai berikut, yakni PMD tahun 2019 sebesar Rp2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp1,4 triliun, PMD tahun 2020 Rp950 miliar dan pengadaan tanah Rp900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp1 triliun.
“PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai, tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar,” katanya.
Di rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Sarana Jaya sebesar Rp1 triliun untuk pengadaan tanah. Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp150 miliar. Padahal, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan layanan saat ini hanya 63 persen.
Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sudah menghabiskan triliunan rupiah, namun selama 3 tahun Anies Baswedan menjabat realisasi ketersediaan hunian DP 0 Rupiah untuk masyarakat hanya di bawah 1 persen dari target.
“Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan,” ujar Eneng.
“PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai, tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar,” katanya.
Di rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Sarana Jaya sebesar Rp1 triliun untuk pengadaan tanah. Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp150 miliar. Padahal, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan layanan saat ini hanya 63 persen.
Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sudah menghabiskan triliunan rupiah, namun selama 3 tahun Anies Baswedan menjabat realisasi ketersediaan hunian DP 0 Rupiah untuk masyarakat hanya di bawah 1 persen dari target.
“Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan,” ujar Eneng.
Lihat Juga :