Ida Bagus Pradnyana Dikukuhkan Jadi Ketua DPD HIPDI Bali
Rabu, 03 Maret 2021 - 14:28 WIB
Ida Bagus Pradnyana Dikukuhkan Jadi Ketua DPD HIPDI Bali. Foto/Ist
DENPASAR - Rapat pembentukan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI) Bali masa kepengurusan 2021-2024, di The Haven Hotel, Seminyak Bali , Rabu (3/3/2021), mengukuhkan Ida bagus Pradnyana dari Gusde Photography dikukuhkan jadi Ketua DPD HIPDI.
Pengukuhan kepengurusan DPD HIPDI Bali dilakukan Ketua Umum HIPDI Suprafto dan disaksikan Sekjen HIPDI Indro Kencana. Acara pengukuhan DPD HIPDI Bali 2021 mengambil tema Bangkit Bersama dari Pandemi COVID-19. (Baca juga: Gara-gara Covid-19, Kerugian Industri Pernikahan Capai Rp70 Triliun )
Dengan pembentukan dan pengukuhan DPD HIPDI Provinsi Bali, maka hingga kini HIPDI telah memiliki kepengurusan di 8 propinsi yakni DKI Jakarta, Jabar 1, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jatim, Bali dan Sumatera bagian selatan (Sumbagsel). (Baca juga: Pengusaha Muda Dukung Mendag Berdayakan UMKM Indonesia )
Dalam sambutannya, Suprafto mengatakan, pembentukan DPD ini menjadi bagian dari amanah hasil Munas 1 HIPDI yang digelar 3 Desember 2019 di Jakarta. Dalam Munas tersebut disepakati untuk segera membentuk HIPDI di daerah untuk memperkuat organisasi HIPDI.
“Pandemi COVID-19 membuat pembentukan kepengurusan DPD HIPDI di sejumlah daerah mengalami hambatan. Tapi Alhamdulillah, akhirnya Bali bisa membentuk kepengurusan DPD HIPDI,” kata Suprafto.
Menurut Suprafto, HIPDI menjadi sebuah perkumpulan para vendor dokumentasi yang merasa perlu untuk bersama-sama memikirkan dan merumuskan langkah-langkah ataupun kegiatan yang bertujuan untuk memajukan angotanya dalam semangat persatuan.
Selain itu, HIPDI hadir untuk memformulasikan persaingan usaha yang sehat baik diantara anggotanya maupun di lingkup yang lebih luas yaitu lingkup dunia bisnis pernikahan dan dunia ekonomi kreatif secara lebih luas.
Suprafto menjelaskan, selama pandemi COVID-19 melanda tanah air, bisnis dokumentasi terkena imbas yang cukup berat. Ini terjadi akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil hampir semua daerah yang melarang masyarakat untuk berkumpul.
Meski terimbas pandemi COVID-19, kata Suprafto, HIPDI telah mengambil peran untuk terus menumbuh kembangkan semangat berwirausaha yang lebih profesional untuk para anggotanya dengan berbagai cara. Misalnya melalui webinar atau pelatihan secara virtual.
Setelah pembentukan kepengurusan DPD HIPDI Bali, Suprafto berharap ke depan, pembentukan DPD HIPDI di beberapa daerah bisa dilanjutkan kembali. Tentu dengan mentaati protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penularan COVID-19.
Pengukuhan kepengurusan DPD HIPDI Bali dilakukan Ketua Umum HIPDI Suprafto dan disaksikan Sekjen HIPDI Indro Kencana. Acara pengukuhan DPD HIPDI Bali 2021 mengambil tema Bangkit Bersama dari Pandemi COVID-19. (Baca juga: Gara-gara Covid-19, Kerugian Industri Pernikahan Capai Rp70 Triliun )
Dengan pembentukan dan pengukuhan DPD HIPDI Provinsi Bali, maka hingga kini HIPDI telah memiliki kepengurusan di 8 propinsi yakni DKI Jakarta, Jabar 1, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jatim, Bali dan Sumatera bagian selatan (Sumbagsel). (Baca juga: Pengusaha Muda Dukung Mendag Berdayakan UMKM Indonesia )
Dalam sambutannya, Suprafto mengatakan, pembentukan DPD ini menjadi bagian dari amanah hasil Munas 1 HIPDI yang digelar 3 Desember 2019 di Jakarta. Dalam Munas tersebut disepakati untuk segera membentuk HIPDI di daerah untuk memperkuat organisasi HIPDI.
“Pandemi COVID-19 membuat pembentukan kepengurusan DPD HIPDI di sejumlah daerah mengalami hambatan. Tapi Alhamdulillah, akhirnya Bali bisa membentuk kepengurusan DPD HIPDI,” kata Suprafto.
Menurut Suprafto, HIPDI menjadi sebuah perkumpulan para vendor dokumentasi yang merasa perlu untuk bersama-sama memikirkan dan merumuskan langkah-langkah ataupun kegiatan yang bertujuan untuk memajukan angotanya dalam semangat persatuan.
Selain itu, HIPDI hadir untuk memformulasikan persaingan usaha yang sehat baik diantara anggotanya maupun di lingkup yang lebih luas yaitu lingkup dunia bisnis pernikahan dan dunia ekonomi kreatif secara lebih luas.
Suprafto menjelaskan, selama pandemi COVID-19 melanda tanah air, bisnis dokumentasi terkena imbas yang cukup berat. Ini terjadi akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil hampir semua daerah yang melarang masyarakat untuk berkumpul.
Meski terimbas pandemi COVID-19, kata Suprafto, HIPDI telah mengambil peran untuk terus menumbuh kembangkan semangat berwirausaha yang lebih profesional untuk para anggotanya dengan berbagai cara. Misalnya melalui webinar atau pelatihan secara virtual.
Setelah pembentukan kepengurusan DPD HIPDI Bali, Suprafto berharap ke depan, pembentukan DPD HIPDI di beberapa daerah bisa dilanjutkan kembali. Tentu dengan mentaati protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penularan COVID-19.
tulis komentar anda