Banjir Jakarta Antara Sutiyoso, Jokowi, Ahok dan Anies
Senin, 22 Februari 2021 - 11:44 WIB
Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi selama banjir, antara lain dengan memperbaiki tanggul, pendirian posko bantuan di titik-titik yang terkena banjir, relokasi pengungsi ke rumah susun, dan sebagainya. (Baca juga: Jokowi Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa
Sebelum meninggalkan jabatanya menuju Istana pada 2014, Jokowi telah menyusun sejumlah program untuk mengatasi banjir. Di antaranya yaitu, Deep Tunel atau Terowongan Multiguna; Pengerukan 13 kali di Jakarta; Normalisasi Waduk Pluit; Pembuatan 100 ribu sumur resapan; penambahan RTh; sodetan Ciliwung; dan tanggul laut raksasa.
#Banjir 2015
Selepas ditinggal Jokowi, Jakarta kembali dilanda banjir pada Februari 2015. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menggantikan Jokowi menjadi Gubernur tidak menyangka hujan turun begitu deras dan mengakibatkan Jakarta dikepung banjir. Bahkan, lingkungan dalam Istana pun tergenang setinggi 10 cm. Baca juga: Banjir Jakarta, Ahok dan Anies Adu Kuat di Dunia Maya
Ahok mengambil langkah tegas utuk membenahi Daerah Aliran Sungai (DAS) agar Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bisa segera menyelesaikan normalisasi sungai. Berbagai penggusuran dan relokasi ke hunian vertikal yang jauh dari lokasi asal menjadi kendala Ahok menyelesaikan penertiban.
#Banjir 2020 dan2021
Anies Baswedan akhirnya memenangkan Pilkada DKI 2017. Salah satu janji kampanyenya yang memikat warga adalah tidak akan melakukan penggusuran dalam mengatasi banjir. Anies memilih melakukan naturalisasi ketimbang normalisasi yang digaungkan Ahok dalam melakukan peggusuran. Akibatnya, program normalisasi yang tengah dikerjakan BBWSCC terhenti.
Anies lebih memilih memasukan air hujan sebanyak banyaknya ke dalam tanah dan mengendalikan air dari hulu serta mengandalkan pompa. Baca juga: Ahok Harus Serius Tangani Banjir, Jangan Bicara Saja
Ketika banjir pada 2020 dan 2021, Anies pun berkali kali mengatakan itu dan tidak perduli orang mencacinya. Seluruh aparat dikerahkan. Berbagai lokasi banjir dikunjunginya untuk memastikan semua bantuan diterima para pengungsi.
Sebelum meninggalkan jabatanya menuju Istana pada 2014, Jokowi telah menyusun sejumlah program untuk mengatasi banjir. Di antaranya yaitu, Deep Tunel atau Terowongan Multiguna; Pengerukan 13 kali di Jakarta; Normalisasi Waduk Pluit; Pembuatan 100 ribu sumur resapan; penambahan RTh; sodetan Ciliwung; dan tanggul laut raksasa.
#Banjir 2015
Selepas ditinggal Jokowi, Jakarta kembali dilanda banjir pada Februari 2015. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menggantikan Jokowi menjadi Gubernur tidak menyangka hujan turun begitu deras dan mengakibatkan Jakarta dikepung banjir. Bahkan, lingkungan dalam Istana pun tergenang setinggi 10 cm. Baca juga: Banjir Jakarta, Ahok dan Anies Adu Kuat di Dunia Maya
Ahok mengambil langkah tegas utuk membenahi Daerah Aliran Sungai (DAS) agar Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bisa segera menyelesaikan normalisasi sungai. Berbagai penggusuran dan relokasi ke hunian vertikal yang jauh dari lokasi asal menjadi kendala Ahok menyelesaikan penertiban.
#Banjir 2020 dan2021
Anies Baswedan akhirnya memenangkan Pilkada DKI 2017. Salah satu janji kampanyenya yang memikat warga adalah tidak akan melakukan penggusuran dalam mengatasi banjir. Anies memilih melakukan naturalisasi ketimbang normalisasi yang digaungkan Ahok dalam melakukan peggusuran. Akibatnya, program normalisasi yang tengah dikerjakan BBWSCC terhenti.
Anies lebih memilih memasukan air hujan sebanyak banyaknya ke dalam tanah dan mengendalikan air dari hulu serta mengandalkan pompa. Baca juga: Ahok Harus Serius Tangani Banjir, Jangan Bicara Saja
Ketika banjir pada 2020 dan 2021, Anies pun berkali kali mengatakan itu dan tidak perduli orang mencacinya. Seluruh aparat dikerahkan. Berbagai lokasi banjir dikunjunginya untuk memastikan semua bantuan diterima para pengungsi.
(mhd)
Lihat Juga :