Kejari Endus Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Jaringan Irigas di Maros
Selasa, 16 Februari 2021 - 20:03 WIB
Kasi Pidsus Kejari Maros, Muh Afrisal saat memberikan keterangan terkait dugaan kasus korupsi pembangunan jalaringan Irigasi di Maros. Foto: Istimewa
MAROS - Dugaan kasus korupsi pembangunan jaringan irigasi dan Bendung Bainang di Desa Bontomanai, Kecamatan Tompobulu Maros dengan anggaran Rp6,7 miliar, kini statusnya dinaikkan menjadi penyidikan oleh Kejari Maros .
Peningkatan tahap dari penyelidikan ke penyidikan itu dilakukan setelah tim Jaksa melakukan gelar perkara. Selain karena anggarannya yang cukup besar, proyek itu dinilai tidak memiliki manfaat untuk para petani karena kondisinya telah rusak.
Kasi Pidsus Kejari Maros , Muh Afrisal mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkaranya dan telah bersepakat untuk menaikkan ke penyidikan.
"Proyek ini pagunya sebesar Rp 6,7 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum Maros tahun anggaran 2018,” kata Selasa (16/02/2021).
Proyek yang dikerjakan oleh PT Harfiah Graha Perkasa itu, hingga saat ini belum diketahui statusnya. Pasalnya, sejak dikerjakan di tahun 2018, sejauh ini belum juga diserahterimakan ke pihak pemerintah. Padahal, 90 persen anggarannya telah dibayarkan.
Muh Afrisal mengatakan, proyek tersebut merupakan status quo, karena sampai sekarang tidak ada serah terima dan tidak ada juga denda atau balck list.
"Dari total pagu, yang cair anggarannya itu sudah 90 persen atau sekitar Rp 6,1 miliar. Makanya ini aneh sekali,” lanjutnya.
Di akhir tahun 2018, kata dia, pengerjaan proyek tidak selesai dan tersisa 10 persen, baik dari segi fisik maupun dokumen. Lanjut di Januari 2019, bendungan itu roboh karena diterjang banjir dan hingga saat ini tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh petani.
Peningkatan tahap dari penyelidikan ke penyidikan itu dilakukan setelah tim Jaksa melakukan gelar perkara. Selain karena anggarannya yang cukup besar, proyek itu dinilai tidak memiliki manfaat untuk para petani karena kondisinya telah rusak.
Kasi Pidsus Kejari Maros , Muh Afrisal mengatakan pihaknya sudah melakukan gelar perkaranya dan telah bersepakat untuk menaikkan ke penyidikan.
"Proyek ini pagunya sebesar Rp 6,7 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum Maros tahun anggaran 2018,” kata Selasa (16/02/2021).
Proyek yang dikerjakan oleh PT Harfiah Graha Perkasa itu, hingga saat ini belum diketahui statusnya. Pasalnya, sejak dikerjakan di tahun 2018, sejauh ini belum juga diserahterimakan ke pihak pemerintah. Padahal, 90 persen anggarannya telah dibayarkan.
Muh Afrisal mengatakan, proyek tersebut merupakan status quo, karena sampai sekarang tidak ada serah terima dan tidak ada juga denda atau balck list.
"Dari total pagu, yang cair anggarannya itu sudah 90 persen atau sekitar Rp 6,1 miliar. Makanya ini aneh sekali,” lanjutnya.
Di akhir tahun 2018, kata dia, pengerjaan proyek tidak selesai dan tersisa 10 persen, baik dari segi fisik maupun dokumen. Lanjut di Januari 2019, bendungan itu roboh karena diterjang banjir dan hingga saat ini tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh petani.
tulis komentar anda