Awal Memerintah, Bupati Blitar Terpilih Alami Krisis Birokrasi
Senin, 15 Februari 2021 - 13:47 WIB
Baca juga: Longsor Nganjuk, 2 Korban Ditemukan Tewas, 16 Orang Masih Hilang
Yang ada, kata Mujianto adalah sekda, asisten, staf ahli dan OPD (Organisasi perangkat daerah), yang bekerja sesuai tupoksi. "Kami ini secara otomatis karena menjadi menjadi lembaga birokrasi. Bukan tim," pungkas Mujianto. Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mashudi mengatakan, beberapa diantara jabatan yang kosong telah diisi penjabat Plt.
Secara aturan, pengisian jabatan definitif akan dilakukan setelah enam bulan kepala daerah dilantik. Begitu juga dengan jabatan Sekda. Setelah masa Pj habis, proses pengisian pejabat definitif akan melalui pembentukan panitia seleksi.
"Beberapa diantaranya sudah diisi Plt," ujar Mashudi. Saat ini jumlah aparatur sipil negara di Pemkab Blitar yang pensiun mencapai ratusan. Tercatat pada tahun 2020 ada sebanyak 600 orang
Yang ada, kata Mujianto adalah sekda, asisten, staf ahli dan OPD (Organisasi perangkat daerah), yang bekerja sesuai tupoksi. "Kami ini secara otomatis karena menjadi menjadi lembaga birokrasi. Bukan tim," pungkas Mujianto. Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mashudi mengatakan, beberapa diantara jabatan yang kosong telah diisi penjabat Plt.
Secara aturan, pengisian jabatan definitif akan dilakukan setelah enam bulan kepala daerah dilantik. Begitu juga dengan jabatan Sekda. Setelah masa Pj habis, proses pengisian pejabat definitif akan melalui pembentukan panitia seleksi.
"Beberapa diantaranya sudah diisi Plt," ujar Mashudi. Saat ini jumlah aparatur sipil negara di Pemkab Blitar yang pensiun mencapai ratusan. Tercatat pada tahun 2020 ada sebanyak 600 orang
(msd)
Lihat Juga :