Penarikan Retribusi Parkir di Swalayan Bakal Diterapkan
Senin, 15 Februari 2021 - 08:29 WIB
Perparkiran di swalayan bakal dikelola Perumda Parkir. Penarikan retribusi bakal dilakukan. Foto: Istimewa
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar melalui Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Parkir menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) akan mengatur regulasi baru terhadap perparkiran di swalayan.
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar , Nurul Hidayat mengatakan penarikan retribusi perparkiran swalayan seperti di minimarket selama ini cenderung dibebaskan. Beberapa diantaranya bahkan dilakukan juru parkir (jukir) liar sehingga tak ada PAD yang masuk ke pemerintah kota (Pemkot).
"Ini banyak parkir liar (di Swalayan). Nah, nanti kalau Perumda Parkir yang kelola maka pelayanan parkir ada, penarikannya juga jelas,” ucap Legislator Golkar ini.
Upaya ini, kata Nurul, juga mempertegas kewenangan masing-masing pihak, dimana sebelumnya sejumlah OPD kerap bersinggungan dengam BUMD tersebut.
"Persoalannya itu soal penekanan, persoalan kewenangan. Misalnya antara Dinas Perhubungan Makassar, Badan Pendapatan Daerah Makassar, dan Perumda Parkir nantinya," ucapnya.
Saat ini, lanjut dia, keseluruhan pembahasan Ranperda tersebut telah rampung dan telah diserahkan ke Provinsi untuk penomoran Perda. DPRD saat ini juga tengah menunggu hasilnya untuk kemudian disahkan menjadi Perda melalui Paripurna.
"Prosesnya di Pemprov Sulsel kita harap bisa cepat, supaya segera diparipurnakan. Mudah-mudahan sekitar tanggal 16 pekan depan sudah bisa," katanya.
Ketua Pansus Ranperda Parkir mengharapkan adanya perbaikan parparkiran Makassar setelah perubahan status tersebut. Perparkiran di Kota Makassar kata dia cukup semrawut dan butuh pembenahan.
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar , Nurul Hidayat mengatakan penarikan retribusi perparkiran swalayan seperti di minimarket selama ini cenderung dibebaskan. Beberapa diantaranya bahkan dilakukan juru parkir (jukir) liar sehingga tak ada PAD yang masuk ke pemerintah kota (Pemkot).
"Ini banyak parkir liar (di Swalayan). Nah, nanti kalau Perumda Parkir yang kelola maka pelayanan parkir ada, penarikannya juga jelas,” ucap Legislator Golkar ini.
Upaya ini, kata Nurul, juga mempertegas kewenangan masing-masing pihak, dimana sebelumnya sejumlah OPD kerap bersinggungan dengam BUMD tersebut.
"Persoalannya itu soal penekanan, persoalan kewenangan. Misalnya antara Dinas Perhubungan Makassar, Badan Pendapatan Daerah Makassar, dan Perumda Parkir nantinya," ucapnya.
Saat ini, lanjut dia, keseluruhan pembahasan Ranperda tersebut telah rampung dan telah diserahkan ke Provinsi untuk penomoran Perda. DPRD saat ini juga tengah menunggu hasilnya untuk kemudian disahkan menjadi Perda melalui Paripurna.
"Prosesnya di Pemprov Sulsel kita harap bisa cepat, supaya segera diparipurnakan. Mudah-mudahan sekitar tanggal 16 pekan depan sudah bisa," katanya.
Ketua Pansus Ranperda Parkir mengharapkan adanya perbaikan parparkiran Makassar setelah perubahan status tersebut. Perparkiran di Kota Makassar kata dia cukup semrawut dan butuh pembenahan.
tulis komentar anda