500 Bidang di Kale Ko'mara Dinilai Laik Jadi Lokasi Bendungan Pamukkulu
Senin, 25 Januari 2021 - 16:56 WIB
Pertemuan Tim Appraisal dan Pemkab Takalar di kantor Pertanahan Takalar membahas lahan Bendungan Pamukkulu. Foto: SINDOnews/Herni Amir
TAKALAR - Tim Appraisal menetapkan sebanyak 500 bidang tanah dengan luas 240,7 hektare di Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara (Polut) laik masuk dalam pembangunan proyek strategis Bendungan Pammukulu di Kabupaten Takalar.
Wakil Bupati Takalar , H Achmad Dg Se're mengatakan, dirinya mewakili masyarakat Polut, khususnya Desa Kale Ko'mara berharap, hasil penilaian Tim Appraisal sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
"Mudah-mudahan setelah tahapan ini, sesegera mungkin dilakukan pembayaran sehingga mempermudah pembangunan Pamukulu yang merupakan proyek strategis nasional ," jelasnya, dalam pertemuan di kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Senin (25/1/2021).
Untuk itu lanjut Wabup Takalar , tugas pemerintah yakni mengawal pengesahan SK kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melengkapi dokumen pembangunan Bendungan Pamukkulu .
Sementara itu, Kajari Takalar, Safril pada kesempatan yang sama mengatakan, penyusunan tata administrasi sangat penting agar tidak ada lagi masalah yang timbul di masyarakat.
"Jadi kepada camat dan kepala desa diharapkan agar melakukan tata administrasi dengan baik," katanya.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Takalar , Kompol Abd Halim mewakili Kapolres Takalar mengatakan bahwa, pihaknya siap mendukung pemerintah dengan mengarahkan personel untuk pengamanan dalam pembayaran nanti.
Wakil Bupati Takalar , H Achmad Dg Se're mengatakan, dirinya mewakili masyarakat Polut, khususnya Desa Kale Ko'mara berharap, hasil penilaian Tim Appraisal sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
"Mudah-mudahan setelah tahapan ini, sesegera mungkin dilakukan pembayaran sehingga mempermudah pembangunan Pamukulu yang merupakan proyek strategis nasional ," jelasnya, dalam pertemuan di kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Senin (25/1/2021).
Untuk itu lanjut Wabup Takalar , tugas pemerintah yakni mengawal pengesahan SK kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melengkapi dokumen pembangunan Bendungan Pamukkulu .
Sementara itu, Kajari Takalar, Safril pada kesempatan yang sama mengatakan, penyusunan tata administrasi sangat penting agar tidak ada lagi masalah yang timbul di masyarakat.
"Jadi kepada camat dan kepala desa diharapkan agar melakukan tata administrasi dengan baik," katanya.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Takalar , Kompol Abd Halim mewakili Kapolres Takalar mengatakan bahwa, pihaknya siap mendukung pemerintah dengan mengarahkan personel untuk pengamanan dalam pembayaran nanti.
tulis komentar anda