Seluruh Kabupaten/Kota di Jabar Rawan Bencana, Warga Diimbau Waspada

BANDUNG - Di tengah bencana global pandemi COVID-19, Provinsi Jawa Barat juga dihadapkan pada berbagai potensi bencana alam , khususnya bencana hidrologi seperti banjir dan longsor. Terlebih, musim penghujan yang terjadi saat ini pun dipengaruhi oleh dampak La Nina yang mengakibatkan curah hujan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Terbukti, tingginya curah hujan telah mengakibatkan banjir bandang seperti yang telah terjadi di wilayah Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dan banjir di kawasan Bandung Raya beberapa waktu lalu serta longsor di Kabupaten Sumedang yang menimbulkan puluhan korban jiwa, baru-baru ini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Dani Ramdan mengakui, Provinsi Jabar merupakan provinsi rawan bencana. Bahkan, kata Dani, seluruh kabupaten/kota di Jabar tergolong rawan bencana, khususnya banjir dan longsor. "Dari 27 kabupaten/kota di Jabar, 15 kabupaten/kota di antaranya tergolong berisiko tinggi, sedangkan 12 kabupaten/kota lainnya kategori sedang. Jadi, semuanya memang rawan bencana," ujar Dani di Bandung, Sabtu (16/1/2021).



Secara umum, lanjut Dani, kabupaten/kota di Jabar mulai dari wilayah tengah hingga selatan rawan bencana longsor. Sedangkan dari wilayah tengah hingga Utara rawan banjir. "Umumnya seperti itu ya, meski tidak menutup kemungkinan banjir terjadi di wilayah rawan longsor dan sebaliknya," jelasnya.

Menurut Dani, tingginya potensi bencana di Jabar tak lepas dari kondisi topografi wilayah dengan banyaknya kawasan perbukitan yang rawan pergerakan tanah dan banjir. Selain itu, historis perencanaan pun menjadi indikator lainnya yang menunjukkan Jabar sebagai provinsi rawan bencana. "Bahkan, dalam peta bencana yang disusun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kabupaten Garut menempati rangking 1 nasional kabupaten paling rawan bencana," imbuh Dani.

Lebih lanjut Dani mengatakan, dalam mengatasi potensi bencana di Jabar, Pemprov Jabar pun telah melakukan upaya-upaya mitigasi, baik mitigasi struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural seperti pembangunan bendungan, normalisasi sungai, hingga dinding penahan tebing dilakukan oleh instansi terkait, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU). "Adapun BPBD mengerjakan upaya mitigasi non-struktural, mulai dari penyusunan peta rawan bencana hingga upaya penanggulangan pascabencana," jelasnya.

Terkait peta rawan bencana, Provinsi Jabar telah memiliki peta rawan bencana hingga tingkat desa. Sehingga, masing-masing desa di Jabar yang jumlahnya hampir 6.000 desa itu telah memiliki peta rawan bencana, termasuk upaya motigasi dan rencana aksi pascabencana. "Peta rawan bencana hingga tingkat desa tersebut tinggal ditindaklanjuti hingga tingkat RW dan RT untuk memudahkan upaya antisipasi, termasuk penanganan pascabencana," katanya.

Dani menambahkan, Pemprov Jabar pun masih menetapkan status Siaga 1 seiring tingginya intensitas hujan yang diprediksi bakal terjadi hingga Mei 2021. Melalui penetapan status Siaga 1 , Dani mengimbau, agar seluruh warga Jabar selalu waspada terhadap seluruh potensi bencana. "Kita masih berada dalam status Siaga 1 hingga akhir Mei nanti. Kami mengimbau, agar masyarakat selalu waspada terhadap berbagai potensi bencana," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan, Provinsi Jabar berstatus Siaga 1 hingga Mei 2021 menyusul prediksi peningkatan potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem dan fenomena La Nina pada musim hujan tahun 2020-2021. Dengan status tersebut, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu pun menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan di 27 kabupaten/kota bersiaga menghadapi berbagai potensi bencana alam dan penanganan dampaknya.