Sistem Pengaduan Bantuan COVID-19 Pemkot Mojokerto Banjir Laporan
Kamis, 14 Mei 2020 - 16:52 WIB
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo. Foto/SINDOnews/Tritus Julan
MOJOKERTO - Amburadulnya sistem pendataan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 membuat warga Kota Mojokerto gelisah.
Hingga kini ada ratusan warga yang sudah mengadukan carut marutnya data penerima bantuan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.
Hal itu diketahui setelah Pemkot Mojokerto membuka sistem pengaduan pendistribusian bantuan bagi warga yang terdampak virus Corona. Sejauh ini, ada sebanyak 896 laporan yang sudah masuk ke Pemkot Mojokerto, sejak sistem pengaduan dibuka pada awal pekan kemarin, Senin (11/5).
"Sejauh ini ada 896 orang yang sudah melapor melalui sistem pengaduan. Baik yang belum menerima bantuan, atau yang tidak laik menerima bantuan tapi datanya ada," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, Kamis (14/3/2020).
Sebanyak 896 warga yang melapor tersebut, kata Gaguk, dengan berbagai jenis laporan. Rinciannya sebanyak 24 orang melaporkan tak laik menerima bantuan, lantaran masuk kategori warga mampu. Akan tetapi mereka terdata sebagai penerima bantuan. Sedangkan sebanyak 25 warga melaporkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
"Untuk laporan yang paling banyak yakni mereka merupakan warga terdampak COVID-19, belum terdata, dan belum menerima bantuan. Jumlahnya mencapai 790 orang," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Mojokerto ini.
Dimungkinkan, jumlah laporan terkait amburadulnya data warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementrian Sosial (Kemensos) terdampak Covid-19 dan bantuan lainnya ini bakal bertambah. Sebab, lanjut Gaguk, sistem pengaduan ini masih akan dibuka hingga Kamis (14/5/2020) pukul 24.00 WIB atau dini hari nanti. ( )
"Untuk laporan yang masuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dari tim dari Dinsos (Dinas Sosial) yang menanggani pendistribusian akan verifikasi data dengan mengecek di lapangan sehingga langsung dilakukan revisi jika ditemukan data yang tidak benar," kata dia.
Kendati sistem laporan bakal ditutup dini hari nanti, namun Gaguk menyatakan jika data tersebut akan bisa diupdate kembali. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan atau ditemukan adanya laporan dari warga melalui Ketua RT atau RW atau ke perangkat Kelurahan setempat.
Hingga kini ada ratusan warga yang sudah mengadukan carut marutnya data penerima bantuan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.
Hal itu diketahui setelah Pemkot Mojokerto membuka sistem pengaduan pendistribusian bantuan bagi warga yang terdampak virus Corona. Sejauh ini, ada sebanyak 896 laporan yang sudah masuk ke Pemkot Mojokerto, sejak sistem pengaduan dibuka pada awal pekan kemarin, Senin (11/5).
"Sejauh ini ada 896 orang yang sudah melapor melalui sistem pengaduan. Baik yang belum menerima bantuan, atau yang tidak laik menerima bantuan tapi datanya ada," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, Kamis (14/3/2020).
Sebanyak 896 warga yang melapor tersebut, kata Gaguk, dengan berbagai jenis laporan. Rinciannya sebanyak 24 orang melaporkan tak laik menerima bantuan, lantaran masuk kategori warga mampu. Akan tetapi mereka terdata sebagai penerima bantuan. Sedangkan sebanyak 25 warga melaporkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
"Untuk laporan yang paling banyak yakni mereka merupakan warga terdampak COVID-19, belum terdata, dan belum menerima bantuan. Jumlahnya mencapai 790 orang," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Mojokerto ini.
Dimungkinkan, jumlah laporan terkait amburadulnya data warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementrian Sosial (Kemensos) terdampak Covid-19 dan bantuan lainnya ini bakal bertambah. Sebab, lanjut Gaguk, sistem pengaduan ini masih akan dibuka hingga Kamis (14/5/2020) pukul 24.00 WIB atau dini hari nanti. ( )
"Untuk laporan yang masuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dari tim dari Dinsos (Dinas Sosial) yang menanggani pendistribusian akan verifikasi data dengan mengecek di lapangan sehingga langsung dilakukan revisi jika ditemukan data yang tidak benar," kata dia.
Kendati sistem laporan bakal ditutup dini hari nanti, namun Gaguk menyatakan jika data tersebut akan bisa diupdate kembali. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan atau ditemukan adanya laporan dari warga melalui Ketua RT atau RW atau ke perangkat Kelurahan setempat.
tulis komentar anda