Mahfud MD Sebut Tidak Ada Klaster Penularan COVID-19 di Pilkada Serentak
Senin, 14 Desember 2020 - 17:45 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD saat menyampaikan evaluasi Pilkada 2020 di Yogyakarta.Foto/Suharjono
YOGYAKARTA - Pemerintah memastikan Pilkada 2020 berjalan sukses dan lancar. Selain itu juga tidak ada penularan Covid-19 yang signifikan sehingga menimbulkan klaster baru Pilkada.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, sebelum digelar Pilkada, pihaknya banyak menerima masukan agar Pilkada ditunda. Hal ini lantaran kekhawatiran penularan Covid-19. "Namun catatan kami tidak ada klaster Covid-19 di Pilkada ini," terangnya kepada wartawan di Yogyakarta, Senin (14/12/2020).
Dijelaskannya pihaknya bersyukur karena dalam Gelaran kolosal ini, semua warga terlibat dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, kekhawatiran akan muncul 3,2 juta kasus di klaster Pilkada tidak terjadi.
(Baca juga: Semarang Gempar, Mobil Berisi 8 Orang Mendadak Terbakar di Jalan Soekarno-Hatta )
"Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak termasuk ormas yang telah mengingatkan. Kemudian kami rapat dan membuat sistem Pilkada di tengah pandemi ini," ulasnya.
Diakuinya, kasus COVID-19 hingga kini masih ada. Namun demikian hal ini bukan karena Pilkada. Bahkan lanjutnya, wilayah yang tidak menggelar Pilkada juga terus mengalami kenaikan untuk penyebaran COVID-19. "Saya juga salut warga masyarakat patuh tidak berkerumun dan datang ke TPS pada jam undangan," ulasnya.
(Baca juga: Jagonya Menang Pilkada Gunungkidul, Relawan Ini Rela Merangkak 21 Kilometer )
Selain itu, dia juga bangga karena tingkat partisipasi pemilih yang naik. Dsri catatannya di Pilkada serentak 2016 lalu, partisipasi pemilih 69,12 dan tahun ini laporan yang masuk sebesar 75, 83 persen.
"Kalau ada masyarakat yang mau melaporkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) ya silahkan. Karena itu bagian dari demokrasi," pungkasnya
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, sebelum digelar Pilkada, pihaknya banyak menerima masukan agar Pilkada ditunda. Hal ini lantaran kekhawatiran penularan Covid-19. "Namun catatan kami tidak ada klaster Covid-19 di Pilkada ini," terangnya kepada wartawan di Yogyakarta, Senin (14/12/2020).
Dijelaskannya pihaknya bersyukur karena dalam Gelaran kolosal ini, semua warga terlibat dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, kekhawatiran akan muncul 3,2 juta kasus di klaster Pilkada tidak terjadi.
(Baca juga: Semarang Gempar, Mobil Berisi 8 Orang Mendadak Terbakar di Jalan Soekarno-Hatta )
"Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak termasuk ormas yang telah mengingatkan. Kemudian kami rapat dan membuat sistem Pilkada di tengah pandemi ini," ulasnya.
Diakuinya, kasus COVID-19 hingga kini masih ada. Namun demikian hal ini bukan karena Pilkada. Bahkan lanjutnya, wilayah yang tidak menggelar Pilkada juga terus mengalami kenaikan untuk penyebaran COVID-19. "Saya juga salut warga masyarakat patuh tidak berkerumun dan datang ke TPS pada jam undangan," ulasnya.
(Baca juga: Jagonya Menang Pilkada Gunungkidul, Relawan Ini Rela Merangkak 21 Kilometer )
Selain itu, dia juga bangga karena tingkat partisipasi pemilih yang naik. Dsri catatannya di Pilkada serentak 2016 lalu, partisipasi pemilih 69,12 dan tahun ini laporan yang masuk sebesar 75, 83 persen.
"Kalau ada masyarakat yang mau melaporkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) ya silahkan. Karena itu bagian dari demokrasi," pungkasnya
(msd)
tulis komentar anda