Dewan Minta Pembelajaran Tatap Muka Dimulai di Wilayah Kepulauan
Senin, 14 Desember 2020 - 09:46 WIB
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar kembali merekomendasikan pembukaan sekolah tatap muka di wilayah kepulauan sebelum diterapkan secara penuh semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau pada Januari 2021 mendatang.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir menganggap, perlu ada sekolah sebagai percontohan yang menggelar pembelajaran tatap muka . Khususnya pada jenjang PAUD/TK, hingga SD dan SMP di bawah naungan Pemkot Makassar .
Menurut dia, sekolah di wilayah kepulauan bisa memulai simulasi untuk pelaksanaannya. Apalagi menurut dia, mobilitas penduduk di daerah pulau tergolong rendah, dibanding daratan perkotaan. Laju penularan Covid-19 bisa ditekan seminimal mungkin.
"Jadi kita minta buat contoh di wilayah pulau dululah. Di pulaukan seperti yang saya bilang, orang masuk dan keluarnya itu sama, penduduknya kan sama, ketimbang di wilayah daratan," ucap Wahab kepada SINDOnews, kemarin.
Kendati begitu, standar pelaksanaan protokol kesehatan tetap menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Kemudian disesuaikan dengan petunjuk teknis yang disusun Pemkot Makasar melalui Dinas Pendidikan yang akan berlaku nantinya.
Sebelumnya, sekolah tatap muka di pulau sempat diwacanakan akan dibuka. Hanya saja rencana ini kembali ditunda. Pemkot Makassar masih melakukan evaluasi dengan pertimbangan kategori usia anak rawan terpapar Covid-19 .
Wahab juga tak menampik hal tersebut. Kata dia, tingkat kedisiplinan akan pelaksanaan protokol kesehatan siswa SD, misalnya, sulit diterapkan, disbanding usia SMP dan SMA. Lantaran psikologi anak-anak belum mampu mencerna baik situasi yang ada.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir menganggap, perlu ada sekolah sebagai percontohan yang menggelar pembelajaran tatap muka . Khususnya pada jenjang PAUD/TK, hingga SD dan SMP di bawah naungan Pemkot Makassar .
Menurut dia, sekolah di wilayah kepulauan bisa memulai simulasi untuk pelaksanaannya. Apalagi menurut dia, mobilitas penduduk di daerah pulau tergolong rendah, dibanding daratan perkotaan. Laju penularan Covid-19 bisa ditekan seminimal mungkin.
"Jadi kita minta buat contoh di wilayah pulau dululah. Di pulaukan seperti yang saya bilang, orang masuk dan keluarnya itu sama, penduduknya kan sama, ketimbang di wilayah daratan," ucap Wahab kepada SINDOnews, kemarin.
Kendati begitu, standar pelaksanaan protokol kesehatan tetap menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Kemudian disesuaikan dengan petunjuk teknis yang disusun Pemkot Makasar melalui Dinas Pendidikan yang akan berlaku nantinya.
Sebelumnya, sekolah tatap muka di pulau sempat diwacanakan akan dibuka. Hanya saja rencana ini kembali ditunda. Pemkot Makassar masih melakukan evaluasi dengan pertimbangan kategori usia anak rawan terpapar Covid-19 .
Wahab juga tak menampik hal tersebut. Kata dia, tingkat kedisiplinan akan pelaksanaan protokol kesehatan siswa SD, misalnya, sulit diterapkan, disbanding usia SMP dan SMA. Lantaran psikologi anak-anak belum mampu mencerna baik situasi yang ada.
Lihat Juga :
tulis komentar anda