6 SSK Brimob Nusantara Siaga di Tanah Papua
Selasa, 08 Desember 2020 - 05:44 WIB
Apel Pasukan Brimob Nusantara yang akan melaksanakan Pengamanan Pilkada 2020 di Kabupaten Merauke, Senin 7 Desember 2020. Foto Bidhumas Polda Papua
JAYAPURA - Sebanyak enam (6) satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 600 Pasukan Brimob Nusantara disiagakan untuk di-BKO-kan ke daerah-daerah di tanah Papua guna membantu pengamanan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Sebanyak 600 Pasukan Brimob Nusantara ini akan membantu memback up satuan Polisi dan TNI di 11 daerah yang akan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020.
"Kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Papua di 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada atau pemungutan suara pada 9 besok untuk tidak khawatir. Rekan-rekan kami dari Kepolisian dan di Backup oleh TNI sudah siap melaksanakan pengamanan TPS," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin malam 7 Desember 2020.
(Baca: Sita 283 Kg Ganja, Bareskrim Polri Temukan 5 Hektare Ladang Ganja Ekor Bajing)
Menurut Kabid Humas, pada Senin 7 Desember 2020, Polda Papua melakukan pengawalan ekstra ketat logistik Pilkada menjelang pelaksanaan pencoblosan pada 9 Desember 2020. Pengawalan melekat ini dilakukan mulai dari tempat percetakan hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).
"Pengawalan logistik pilkada seperti kotak suara dan kertas suara serta perangkat lainnya melekat mulai dari percetakan, KPU provinsi, kabupaten/kota, distrik, kelurahan hingga ke TPS. Seluruh logistik pilkada di daerah-daerah dipastikan disimpan di tempat yang aman. Selain Polri, anggota TNI termasuk Linmas juga turut membantu," katanya.
Selain pengamanan, petugas juga akan membantu pendistribusian logistik pilkada hingga ke pelosok desa yang sulit dijangkau.
(Baca juga: Pengedar Ganja Jaringan Lapas Dibongkar Bareskrim Polri, 283 Kg Ganja Disita)
"Kalau perlu perahu, kapal atau kendaraan lainnya akan kita siapkan. Selain itu, seluruh personel yang ditugaskan mengawal distribusi logistik menerapkan protokol kesehatan. Upaya penerapan protokol kesehatan juga sudah disampaikan kepada perusahaan yang memproduksi logistik Pilkada," timpalnya.
Sementara untuk Kabupaten Boven Digoel sendiri personel Brimob telah tiba tadi sore. Selain itu, untuk Pilkada di Kabupaten Boven Digoel sendiri sesuai dengan keputusan KPU RI ditunda, karena saat ini proses gugatan yang dilakukan oleh Paslon 04 sedang berlanjut dengan melaksanakan proses musyawarah. Dimana hari ini penggugat menghadirkan saksi ahli melalui zoom atau secara Virtual untuk memberikan keterangan tentang apa yang menjadi gugatan dari Paslon 04.
"Saat ini Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sedang melaksanakan musyawarah yang bertempat di kantor Kominfo Kabupaten Boven Digoel, dikarenakan minimnya signal di daerah tersebut. dimana proses musyawarah ini dilaksanakan sejak hari Kamis. Yang mana pada hari tersebut dilaksanakan musyawarah secara tertutup namun kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan sehingga dilanjutkan pada hari Sabtu yang dilakukan secara terbuka, dan hari ini adalah hari ketiga dengan mendengarkan saksi ahli dari penggugat secara Virtual," paparnya.
Sedangkan untuk persiapan logistik di Kabupaten Boven Digoel sendiri seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah tiba di kantor KPU. Untuk Surat Suara masih menunggu putusan Bawaslu.
"Kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Papua di 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada atau pemungutan suara pada 9 besok untuk tidak khawatir. Rekan-rekan kami dari Kepolisian dan di Backup oleh TNI sudah siap melaksanakan pengamanan TPS," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin malam 7 Desember 2020.
(Baca: Sita 283 Kg Ganja, Bareskrim Polri Temukan 5 Hektare Ladang Ganja Ekor Bajing)
Menurut Kabid Humas, pada Senin 7 Desember 2020, Polda Papua melakukan pengawalan ekstra ketat logistik Pilkada menjelang pelaksanaan pencoblosan pada 9 Desember 2020. Pengawalan melekat ini dilakukan mulai dari tempat percetakan hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).
"Pengawalan logistik pilkada seperti kotak suara dan kertas suara serta perangkat lainnya melekat mulai dari percetakan, KPU provinsi, kabupaten/kota, distrik, kelurahan hingga ke TPS. Seluruh logistik pilkada di daerah-daerah dipastikan disimpan di tempat yang aman. Selain Polri, anggota TNI termasuk Linmas juga turut membantu," katanya.
Selain pengamanan, petugas juga akan membantu pendistribusian logistik pilkada hingga ke pelosok desa yang sulit dijangkau.
(Baca juga: Pengedar Ganja Jaringan Lapas Dibongkar Bareskrim Polri, 283 Kg Ganja Disita)
"Kalau perlu perahu, kapal atau kendaraan lainnya akan kita siapkan. Selain itu, seluruh personel yang ditugaskan mengawal distribusi logistik menerapkan protokol kesehatan. Upaya penerapan protokol kesehatan juga sudah disampaikan kepada perusahaan yang memproduksi logistik Pilkada," timpalnya.
Sementara untuk Kabupaten Boven Digoel sendiri personel Brimob telah tiba tadi sore. Selain itu, untuk Pilkada di Kabupaten Boven Digoel sendiri sesuai dengan keputusan KPU RI ditunda, karena saat ini proses gugatan yang dilakukan oleh Paslon 04 sedang berlanjut dengan melaksanakan proses musyawarah. Dimana hari ini penggugat menghadirkan saksi ahli melalui zoom atau secara Virtual untuk memberikan keterangan tentang apa yang menjadi gugatan dari Paslon 04.
"Saat ini Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sedang melaksanakan musyawarah yang bertempat di kantor Kominfo Kabupaten Boven Digoel, dikarenakan minimnya signal di daerah tersebut. dimana proses musyawarah ini dilaksanakan sejak hari Kamis. Yang mana pada hari tersebut dilaksanakan musyawarah secara tertutup namun kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan sehingga dilanjutkan pada hari Sabtu yang dilakukan secara terbuka, dan hari ini adalah hari ketiga dengan mendengarkan saksi ahli dari penggugat secara Virtual," paparnya.
Sedangkan untuk persiapan logistik di Kabupaten Boven Digoel sendiri seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah tiba di kantor KPU. Untuk Surat Suara masih menunggu putusan Bawaslu.
(sms)
tulis komentar anda