Soal Kenaikan Gaji, DPRD DKI Diminta Efisiensikan Anggaran untuk Kesehatan
Rabu, 02 Desember 2020 - 09:10 WIB
Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai kurang sensitif pada kondisi pandemi Covid-19.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
JAKARTA - Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai kurang sensitif pada kondisi pandemi Covid-19 . Pasalnya saat ini pemerintah seharusnya mengoptimalkan anggaran untuk pemulihan ekonomi.
Peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC), Saidiman Achmad mengatakan, kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta pada saat ini kurang tepat."Memang kurang sensitif menaikkan anggaran, terutama untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD di tengah wabah Covid-19. Yang sekarang dibutuhkan adalah alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi, bantuan sosial dan penyediaan vaksin dan vaksinasi. Semua itu tidak akan selesai sampai tahun depan," kata Saidiman saat dihubungi, Rabu (2/11/2020).
Dia menyarankan, DPRD DKI Jakarta lebih mengutamakan penganggaran dalam APBD DKI Jakarta untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak. Dalam suasana ekonomi publik yang porak-poranda karena pandemi ini, wakil rakyat mestinya menunjukkan kepekaan sosial dan kepedulian.
"Yang perlu dilakukan adalah efisiensi anggaran agar upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan publik ditempatkan pada prioritas utama. Pemerintah dan DPR(D) perlu menunjukkan sikap solider pada rakyat banyak yang sedang mengalami persoalan serius," ucap Saidiman. (Baca: Kenaikan Gaji DPRD DKI Dinilai Bebani Rakyat)
Peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC), Saidiman Achmad mengatakan, kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta pada saat ini kurang tepat."Memang kurang sensitif menaikkan anggaran, terutama untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD di tengah wabah Covid-19. Yang sekarang dibutuhkan adalah alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi, bantuan sosial dan penyediaan vaksin dan vaksinasi. Semua itu tidak akan selesai sampai tahun depan," kata Saidiman saat dihubungi, Rabu (2/11/2020).
Dia menyarankan, DPRD DKI Jakarta lebih mengutamakan penganggaran dalam APBD DKI Jakarta untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak. Dalam suasana ekonomi publik yang porak-poranda karena pandemi ini, wakil rakyat mestinya menunjukkan kepekaan sosial dan kepedulian.
"Yang perlu dilakukan adalah efisiensi anggaran agar upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan publik ditempatkan pada prioritas utama. Pemerintah dan DPR(D) perlu menunjukkan sikap solider pada rakyat banyak yang sedang mengalami persoalan serius," ucap Saidiman. (Baca: Kenaikan Gaji DPRD DKI Dinilai Bebani Rakyat)
Lihat Juga :