Dewan Harap Semua Guru Non-PNS di Luwu Timur Bisa Dapat Subsidi Upah
Senin, 23 November 2020 - 12:15 WIB
DPRD Luwu Timur harap guru honorer bisa tercover mendapat bantuan subsidi upah. Foto: Ilustrasi
LUWU TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur mengapresiasi bantuan subsidi upah untuk guru honorer , bahkan diharapkan semua guru non-PNS bisa tercover menerima bantuan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur Harisa Suharjo mengatakan, pihaknya sangat merespons baik hal tersebut, sehingga diharapkan bisa mengcover semua guru non PNS.
"Pemerintah harus menjemput ini, jangan sampai terlambat dalam pendataan, jangan sampai kita kekurangan kuota," kata dia.
Legilator yang juga membidangi bidang pendidikan ini mengatakan, pemberian subsidi ini merupakan hal yang tepat.
"Tenaga pendidik kita banyak yang belum terakomodir, meski ada yang dicover oleh Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) tapi tidak seberapa," kata Harisa.
Diketahuin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah kepada sekitar 2,4 juta guru non PNS sekolah maupun madrasah.
Bantuan Rp1,8 juta ini disalurkan kepada guru honorer , guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, dan dosen. Selain itu, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi juga akan menjadi target sasaran.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur, Kamal Rasyid, merasa bersyukur dan menyambut baik program itu.
Kamal menjelaskan, untuk jumlah tenaga pendidik non PNS di Luwu Timir sendiri, untuk di luar tenaga pendidikan ada sekitar 2.100 lebih, dan khusus tenaga pendidik sekitar 1.500 orang.
"Dengan adanya program ini jelas kita terbantu, karena dapat menambah semangat dan motivasi kerja para guru non PNS ," kata Kamal.
Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur Harisa Suharjo mengatakan, pihaknya sangat merespons baik hal tersebut, sehingga diharapkan bisa mengcover semua guru non PNS.
"Pemerintah harus menjemput ini, jangan sampai terlambat dalam pendataan, jangan sampai kita kekurangan kuota," kata dia.
Legilator yang juga membidangi bidang pendidikan ini mengatakan, pemberian subsidi ini merupakan hal yang tepat.
"Tenaga pendidik kita banyak yang belum terakomodir, meski ada yang dicover oleh Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) tapi tidak seberapa," kata Harisa.
Diketahuin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah kepada sekitar 2,4 juta guru non PNS sekolah maupun madrasah.
Bantuan Rp1,8 juta ini disalurkan kepada guru honorer , guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, dan dosen. Selain itu, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi juga akan menjadi target sasaran.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur, Kamal Rasyid, merasa bersyukur dan menyambut baik program itu.
Kamal menjelaskan, untuk jumlah tenaga pendidik non PNS di Luwu Timir sendiri, untuk di luar tenaga pendidikan ada sekitar 2.100 lebih, dan khusus tenaga pendidik sekitar 1.500 orang.
"Dengan adanya program ini jelas kita terbantu, karena dapat menambah semangat dan motivasi kerja para guru non PNS ," kata Kamal.
(agn)
tulis komentar anda