Papua Perlu Investasi agar Masyarakat Sejahtera
Jum'at, 20 November 2020 - 09:11 WIB
Lembaga Masyarakat Adat Papua dan sejumlah LSM mendukung upaya berbagai pihak untuk menyetop kampanye hitam terkait perkebunan sawit di Papua. Foto/dok
JAKARTA - Lembaga Masyarakat Adat Papua dan sejumlah LSM mendukung upaya berbagai pihak untuk menyetop kampanye hitam terkait perkebunan sawit di Papua . Salah satunya LSM Papua Bangkit yang menegaskan bahwa Papua perlu mendatangkan investasi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky H Jokhu M, mengatakan, kampanye hitam sawit adalah kegiatan yang kontra-investasi. Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah seperti pendekatan dan kerja sama yang baik dengan merangkul masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Dengan begitu, kegiatan investasi di wilayah timur Indonesia itu tidak terhambat oleh kampanye hitam. (Baca: Doa-doa Para Nabi yang Tercantum dalam Alquran)
“Belum adanya pendekatan dan kerja sama yang terintegrasi dari pemerintah pusat terhadap masyarakat adat di Papua mengakibatkan ruang gerak LSM terbuka lebar. Kampanye hitam dan protes dengan memanfaatkan masyarakat adat dengan mudah dilakukan karena tiap daerah masih berjalan sendiri-sendiri,” kata Hengky dalam webinar di Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Menurut Hengky, dalam era kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, sebenarnya ada banyak regulasi yang memberikan harapan bagi pembangunan ekonomi di Papua, salah satunya perkebunan sawit. “Hanya, pembangunan kebun sawit yang targetnya mencapai 2,2 juta hektare baru terealisasi 1% dengan mudah diprovokasi kepentingan kelompok karena pemerintah belum sepenuhnya hadir,” keluhnya.
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky H Jokhu M, mengatakan, kampanye hitam sawit adalah kegiatan yang kontra-investasi. Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah seperti pendekatan dan kerja sama yang baik dengan merangkul masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Dengan begitu, kegiatan investasi di wilayah timur Indonesia itu tidak terhambat oleh kampanye hitam. (Baca: Doa-doa Para Nabi yang Tercantum dalam Alquran)
“Belum adanya pendekatan dan kerja sama yang terintegrasi dari pemerintah pusat terhadap masyarakat adat di Papua mengakibatkan ruang gerak LSM terbuka lebar. Kampanye hitam dan protes dengan memanfaatkan masyarakat adat dengan mudah dilakukan karena tiap daerah masih berjalan sendiri-sendiri,” kata Hengky dalam webinar di Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Menurut Hengky, dalam era kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, sebenarnya ada banyak regulasi yang memberikan harapan bagi pembangunan ekonomi di Papua, salah satunya perkebunan sawit. “Hanya, pembangunan kebun sawit yang targetnya mencapai 2,2 juta hektare baru terealisasi 1% dengan mudah diprovokasi kepentingan kelompok karena pemerintah belum sepenuhnya hadir,” keluhnya.
Lihat Juga :