Soal Tahura di Sinjai, Begini Kata Konsultan Perencanan
Selasa, 17 November 2020 - 23:43 WIB
Saktiawan, salah seorang konsultan perencana dan pengawas pembangunan bumi perkemahan di Taman Hutan Rakyat (Tahura). Foto: Istimewa
SINJAI - Salah satu konsultan perencana dan pengawas pembangunan bumi perkemahan di Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang terletak di Desa Batu Belereng, Kecamatan Sinjai Borong turut angkat bicara terkait polemik pembangunan ini.
Saktiawan, salah seorang konsultan perencana dan pengawas membeberkan fakta baru mengenai pembangunan yang telah mengantongi izin dari Kementerian dalam hal ini Pemerintah Pusat.
Dia menceritakan, awal mula kawasan Tahura dilakukan pembangunan pada tahun 2017 lalu. Seperti, pembangunan tribun, papan nama Tahura, pembangunan pagar dan pembangunan penataan area musala dan tempat wudhu musala.
"Pada saat pembangunan tribun kondisinya masih kosong, kemudian kalau berhitung pada tahun itu jelas bahwa disitu ada kontraktor pelaksana, perencana dan pengawas pada proses pembanguan pada waktu itu," ucap Saktiawan, Selasa (17/11/2020).
Dia juga membeberkan pada saat dirinya menjadi konsultan pengawas di wilayah Kecamatan Sinjai Borong di Tahun 2017 itu tidak ada yang melakukan protes terkait hal itu. Padahal dimulainya pembangunan di tahun itu juga.
"Kalau kemudian sekarang ada protes, kenapa di tahun 2020 dimana semua lesensi aturan undang-undang kemudian ada. Pemerintah tidak akan mungkin membangun di sana kalau tidak ada aturan yang di keluarkan oleh Kementerian," jelasnya.
Pada saat terbukanya proyek di tahun 2017 konsultan pengawas dan perencana, disebutkan Saktiawan adalah Fandi yang juga sebagai Juru Bicara Aliansi Tahura Menggungat (ATM).
Saktiawan, salah seorang konsultan perencana dan pengawas membeberkan fakta baru mengenai pembangunan yang telah mengantongi izin dari Kementerian dalam hal ini Pemerintah Pusat.
Dia menceritakan, awal mula kawasan Tahura dilakukan pembangunan pada tahun 2017 lalu. Seperti, pembangunan tribun, papan nama Tahura, pembangunan pagar dan pembangunan penataan area musala dan tempat wudhu musala.
"Pada saat pembangunan tribun kondisinya masih kosong, kemudian kalau berhitung pada tahun itu jelas bahwa disitu ada kontraktor pelaksana, perencana dan pengawas pada proses pembanguan pada waktu itu," ucap Saktiawan, Selasa (17/11/2020).
Dia juga membeberkan pada saat dirinya menjadi konsultan pengawas di wilayah Kecamatan Sinjai Borong di Tahun 2017 itu tidak ada yang melakukan protes terkait hal itu. Padahal dimulainya pembangunan di tahun itu juga.
"Kalau kemudian sekarang ada protes, kenapa di tahun 2020 dimana semua lesensi aturan undang-undang kemudian ada. Pemerintah tidak akan mungkin membangun di sana kalau tidak ada aturan yang di keluarkan oleh Kementerian," jelasnya.
Pada saat terbukanya proyek di tahun 2017 konsultan pengawas dan perencana, disebutkan Saktiawan adalah Fandi yang juga sebagai Juru Bicara Aliansi Tahura Menggungat (ATM).
tulis komentar anda