Rp16,4 Triliun Dicairkan Pemerintah untuk Bansos PKH

Kamis, 16 April 2020 - 11:02 WIB
Pencairan bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kemenkeu terus mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli khususnya menjelang bulan Ramadhan.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mencairkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Pada PKH, anggaran mencapai Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun.

"Data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800.000 KPM pada masa darurat Covid-19. Untuk Program Sembako, nominal penyaluran mencapai Rp14 triliun yang akan mencakup hingga periode penyaluran Mei 2020. Data ini juga termasuk peluasan target KPM pada masa darurat Covid-19," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (15/4/2020).



Dia menambahkan, pemerintah mempercepat realisasi Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah serta Bidikmisi Kemendikbud yang memiliki pagu sebesar Rp15,76 triliun.

Pada 8 April, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III telah mencairkan Bantuan PIP Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp12,25 miliar yang diperuntukkan bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi sebesar Rp61 miliar yang diperuntukkan bagi 10.100 mahasiswa.

"Untuk realisasi Program PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama, pemerintah telah mencairkan Bantuan PIP Madrasah Tahap I (MI, MTs,& MA) pada tanggal 13 April sebesar Rp182,28 miliar melalui KPPN Jakarta IV yang diperuntukkan bagi 530.591 siswa," katanya.

Sebagai infromasi, program Kartu Prakerja, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan sebesar Rp20 triliun, dengan target sebanyak 5,6 juta peserta.

Pendaftaran peserta telah dibuka mulai tanggal 11 April melalui website www.prakerja.go.id, di mana hingga 14 April, calon peserta yang telah terdaftar sebanyak 4,3 juta orang.

Sementara itu, pemerintah juga memiliki beberapa Kegiatan Padat Karya Tunai di beberapa Kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian PUPR.
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More Content