Monitoring ke Desa, DPRD Kobar Temukan Banyak Warga Tak Taat Bayar Pajak PBB

Sabtu, 14 November 2020 - 12:54 WIB
Karena itu lah, lanjut dia, warga banyak yang enggan membayar PBB, karena lahan tersebut sudah bukan milik mereka. Disamping itu ada lahan yang bermasalah atau bersengketa.

“Bukan hanya itu saja ,warga mengaku sudah melakukan pembayaran Pajak PBB di bank. Namun tidak masuk dalam aplikasi di Bapenda, sehingga warga merasa di rugikan,” katanya.

Dewan berharap agar pendapatan dari sektor PBB ini dapat di tingkatkan, karena potensi dari pajak PBB lahan atau kebun sangat besar.

Karena itu, pihaknya meminta agar Bapenda tanggap dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar PAD dari sektor pajak PBB bisa meningkat.
(zil)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!