Anggap KPU Tak Siap, Appi-Rahman Minta Debat Kedua Digelar di Makassar
Rabu, 11 November 2020 - 22:10 WIB
Juru bicara Appi-Rahman, Fadli Noor menerangkan, ada lima poin yang disampaikan dalam surat tersebut. Pertama, mendesak KPU Makassar untuk tidak lagi mengadakan debat di luar Kota Makassar.
"Berikutnya untuk menghindari terjadinya insiden serupa kami meminta kepada KPU dan Bawaslu Kota Makassar untuk melarang pengumpulan massa di lokasi debat," terang Fadli Noor saat jumpa pers di Hotel Novotel, Jl Chairil Anwar, Rabu (11/11/2020).
Menurut Ketua PSI Sulsel ini, Bawaslu dan KPU harus tegas dengan mengeluarkan surat atau penyampaian larangan mengumpulkan massa.Ini karena pada saat debat publik perdana di Jakarta terpantau ratusan pendukung salah satu paslon memadati area lokasi debat.
"Kita kasi contoh waktu pencabutan nomor urut itu tidak terjadi apa-apa, ini membuktikan koordinasi yang terjadi itu baik. Sementara di Jakarta, mungkin karena KPU berkonsentrasi di dalam gedung, di luar ada ratusan pendukung paslon berbaju orange yang berkumpul. Artinya ini ada pengerahan massa yang seharusnya kan tak terjadi," sambungnya.
Koordinasi pengamanan pun lanjut Fadli harus dilakukan dengan pihak Polda Sulsel seperti pada pemcabutan nomor urut lalu.
"Berikutnya untuk menghindari terjadinya insiden serupa kami meminta kepada KPU dan Bawaslu Kota Makassar untuk melarang pengumpulan massa di lokasi debat," terang Fadli Noor saat jumpa pers di Hotel Novotel, Jl Chairil Anwar, Rabu (11/11/2020).
Menurut Ketua PSI Sulsel ini, Bawaslu dan KPU harus tegas dengan mengeluarkan surat atau penyampaian larangan mengumpulkan massa.Ini karena pada saat debat publik perdana di Jakarta terpantau ratusan pendukung salah satu paslon memadati area lokasi debat.
"Kita kasi contoh waktu pencabutan nomor urut itu tidak terjadi apa-apa, ini membuktikan koordinasi yang terjadi itu baik. Sementara di Jakarta, mungkin karena KPU berkonsentrasi di dalam gedung, di luar ada ratusan pendukung paslon berbaju orange yang berkumpul. Artinya ini ada pengerahan massa yang seharusnya kan tak terjadi," sambungnya.
Koordinasi pengamanan pun lanjut Fadli harus dilakukan dengan pihak Polda Sulsel seperti pada pemcabutan nomor urut lalu.
Lihat Juga :