YLKI Nilai Relaksasi Larangan Mudik Kebijakan Blunder
Sabtu, 09 Mei 2020 - 09:10 WIB
Relaksasi larangan mudik ini juga tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Mei 2020 kurva Covid-19 harus turun, bagaimana pun caranya. (Baca juga: Pantau Larangan Mudik, Kemenhub Temukan Beragam Modus Mudik Masyarakat)
"Lah bagaimana mau turun jika kebijakan yang dilakukan tidak sejalan, contohnya relaksasi larangan mudik tersebut. Jangan sampai kurva turun tetapi dipaksa turun dengan berbagai cara, padahal di lapangan kasusnya masih bertambah. Ingat saat ini kurva Covid-19 sedang menuju puncak. Sungguh tidak relevan merelaksasi larangan mudik Lebaran. Relaksasi akan relevan jika kurva sudah menurun, itu pun harus ekstra hati-hati," terangnya.
YLKI minta pemerintah daerah konsisten untuk larangan mudik ini. Upaya relaksasi dari pemerintah pusat sebaiknya diabaikan saja. "YLKI dengan tegas menolak apapun bentuk dan upaya relaksasi larangan mudik. Sekalian dicabut saja larangan mudik Lebaran, tidak perlu pengecualian dengan dalih relaksasi," kata Tulus.
"Lah bagaimana mau turun jika kebijakan yang dilakukan tidak sejalan, contohnya relaksasi larangan mudik tersebut. Jangan sampai kurva turun tetapi dipaksa turun dengan berbagai cara, padahal di lapangan kasusnya masih bertambah. Ingat saat ini kurva Covid-19 sedang menuju puncak. Sungguh tidak relevan merelaksasi larangan mudik Lebaran. Relaksasi akan relevan jika kurva sudah menurun, itu pun harus ekstra hati-hati," terangnya.
YLKI minta pemerintah daerah konsisten untuk larangan mudik ini. Upaya relaksasi dari pemerintah pusat sebaiknya diabaikan saja. "YLKI dengan tegas menolak apapun bentuk dan upaya relaksasi larangan mudik. Sekalian dicabut saja larangan mudik Lebaran, tidak perlu pengecualian dengan dalih relaksasi," kata Tulus.
(jon)
Lihat Juga :