Demokrat Bantah Beri Rekomendasi H Arifin Maju Pilkada Bima

BIMA - Pemerintah resmi menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dari yang semula September menjadi Desember. Bahkan, bukan tidak mungkin lebih lama tergantung situasi pandemi COVID-19. Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 7/2020.

Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, menyindir kadernya yang suka memasang foto dan mengaku telah mendapat rekomendasi sebagai calon kepala daerah. Teuku Riefky Harsya menegaskan, rekomendasi itu bersifat rahasia dan hanya dirinya yang tahu.



“Banyak orang yang ingin jadi kepala daerah, banyak yang mempergunakan nama Pak SBY, AHY dan bahkan saya, pasang foto dengan ketum, dengan Pak SBY dan memakai lambang partai dan bahkan ada yang bilang sudah dapat restu dari ketua umum, dekat dengan ketua umum,” ucap Teuku Riefky Harsya saat dimintai komentarnya apakah benar H Arifin Kader partai Demokrat dan sudah mendapat restu dari partai Demokrat untuk maju calon Bupati Bima di jakarta, Jumat (8/5/2020).

Teuku Riefky Harsya menambahkan, surat rekomendasi pencalonan kepala daerah dari DPP adalah surat keputusan yang hanya ditandatangani oleh ketua umum. “Yang jelas hingga saat ini, kami belum mengenal siapa itu H Arifin dan kami belum ada mengeluarkan rekemondasi kepada beliau,” ujarnya.

Dia memaparkan, proses pencalonan seseorang hingga mendapat rekomendasi menjadi calon kepala daerah dilakukan berjenjang dari tingkat paling bawah dan DPC-DPC Demokrat.

Semakin banyak nama yang diusulkan, semakin bagus. Demokrat juga bekerja sama dengan Himpunan Psikolog Indonesia untuk melakukan tes terhadap para calon untuk mengetahui karakter dan kemampuannya.

“Bagi Demokrat untuk mencari pasangan calon itu bukan mempergunakan politik praktis,tapi banyak pertimbangan, nah pertanyaannya apakah beliau sudah daftar di Kabupaten Bima?,” kata Teuku Riefky Harsya.

Teuku Riefky mengaku menggunakan beberapa kriteria seperti kemampuan sang calon menjadi pemimpin di daerah dan calon yang tidak mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri.

“Oleh sebab itu, dalam rangka proses mencari calon, saya nyatakan kepada jajaran partai untuk tidak sembarangan, tidak hanya internal partai, tapi eksternal apakah dia mumpuni untuk memimpin di wilayah masing-masing. Tidak mudah mendapat calon-calon yang mumpuni. Kalau yang sempurna tidak ada, tapi mumpuni itu mendekati sempurna, yang baik, yang mengayomi rakyatnya, tidak mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri,” pungkasnya.