DKI Ingin Serahkan Pengelolaan LRT ke Swasta, PDIP Curiga Ada Deal Lain
Minggu, 01 November 2020 - 10:07 WIB
Selain itu, Anies akan menyerahkan rute Pulo Gebang–Joglo sepanjang 32,8 km kepada pihak swasta melalui skema KPDBU. Rute ini akan melalui Jalan Jend. Basuki Rahmat, Kampung Melayu, Jalan Prof. Dr. Satrio, Pejompongan, Palmerah, Bundaran Senayan, Permata Hijau, dan berakhir di Joglo.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, pihaknya menolak rencana perubahan rute tersebut. Sebab, kata dia, hal ini hanya merugikan Pemprov DKI Jakarta. Dia mempertanyakan alasan Gubernur Anies menyerahkan sebagian besar pengelolaan moda transportasi ini kepada swasta.
“Kenapa harus kasih ke swasta? Apakah karena biaya? APBD di pemerintahan sebelumnya lebih kecil, tapi bisa membangun depo dan jalur LRT," ujarnya. (Baca: Megawati Kritik Milenial, Mengarah ke Stafsus Presiden?)
Dia menduga antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta sudah ada kesepakatan tertentu yang sebetulnya tidak membawa keuntungan apa-apa buat pemerintah. Justru sebaliknya yang meraup untung besar adalah swasta."Jadi, ini bukan karena APBD tidak cukup, namun sepertinya ada deal-deal lain yang kita tidak tahu," pungkasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, pihaknya menolak rencana perubahan rute tersebut. Sebab, kata dia, hal ini hanya merugikan Pemprov DKI Jakarta. Dia mempertanyakan alasan Gubernur Anies menyerahkan sebagian besar pengelolaan moda transportasi ini kepada swasta.
“Kenapa harus kasih ke swasta? Apakah karena biaya? APBD di pemerintahan sebelumnya lebih kecil, tapi bisa membangun depo dan jalur LRT," ujarnya. (Baca: Megawati Kritik Milenial, Mengarah ke Stafsus Presiden?)
Dia menduga antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta sudah ada kesepakatan tertentu yang sebetulnya tidak membawa keuntungan apa-apa buat pemerintah. Justru sebaliknya yang meraup untung besar adalah swasta."Jadi, ini bukan karena APBD tidak cukup, namun sepertinya ada deal-deal lain yang kita tidak tahu," pungkasnya.
(hab)
Lihat Juga :