Coblosan Masih Lama, Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Bandung Sudah 21 Kasus
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:50 WIB
Salah satu pelanggaran yang paling disorot adalah menyangkut netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, hingga kepala desa yang ikut 'bermain'. Selain itu pelanggaran menyangkut money politics, serta pelanggaran protokol kesehatan karena tengah dalam kondisi pandemi COVID-19.
"Kebanyakan pelanggaran itu temuan Bawaslu, kalau dari masyarakat murni masih minim. Kalaupun ada adalah masyarakat dari partai politik pendukung dan tim sukses. Seperti di Pilkada 2019, dari 942 pelanggaran sebanyak 600-an temuan Bawaslu dan 300-an laporan dari calon dan partai politik," sebutnya.
(Baca juga: Ini Analisis BMKG Terkait Hujan Deras di Bandung Raya hingga Menyebabkan Banjir )
Untuk itu, pihaknya akan mendorong supaya masyarakat juga berani melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilkada. Apalagi fakta di lapangan politik transaksional masih banyak dilakukan. "Masyarakat harus terlibat dalam mengawal dan mengawasi Pilkada. Sebab gagasan untuk melibatkan publik sebenarnya adalah bagian dari kerja demokrasi," pungkasnya.
"Kebanyakan pelanggaran itu temuan Bawaslu, kalau dari masyarakat murni masih minim. Kalaupun ada adalah masyarakat dari partai politik pendukung dan tim sukses. Seperti di Pilkada 2019, dari 942 pelanggaran sebanyak 600-an temuan Bawaslu dan 300-an laporan dari calon dan partai politik," sebutnya.
(Baca juga: Ini Analisis BMKG Terkait Hujan Deras di Bandung Raya hingga Menyebabkan Banjir )
Untuk itu, pihaknya akan mendorong supaya masyarakat juga berani melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilkada. Apalagi fakta di lapangan politik transaksional masih banyak dilakukan. "Masyarakat harus terlibat dalam mengawal dan mengawasi Pilkada. Sebab gagasan untuk melibatkan publik sebenarnya adalah bagian dari kerja demokrasi," pungkasnya.
(msd)
Lihat Juga :