Jadi Pusat Aksi Tolak UU Omnibus Law, Bundaran UGM Macet Total
Selasa, 20 Oktober 2020 - 15:47 WIB
Selain itu juga menututup persimpangan Mirota, sehingga arus lalu lintas daru barat dan utara tidak bisa mengakses ke bunderan UGM dan dari selatan bundaran atau jalan Cik Ditiro meski tidak menutup namun penguna jalan tidak bisa mengakses ke bundara UGM.
“Karena itu penguna jalan dihmbau untuk menghindari bundara UGM,” kata Mega, Selasa (20/10/2020).(Baca juga : Asing Dipermudah Memiliki Properti )
Mega menjelaskan untuk rekayasan lalu lintas ini, akan dilakukan selama aksi berlangsung dan akan membuka kembali setelah kegaitan selesai. Untuk pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas ini telah menyiapkan 45 personel. Mereka ditempatkan di titik-tirik reakyasa tersebut. “Kami berharap masyarakat bisa memahami dengan rekayasa lalu lintas ini,” harapnya.(Baca juga : Kebijakan Cipta Polemik )
Humas ARB, Revo mengatakan selain menolak UU Omnibus Law mereka juga menyeruakan mosi tidak percaya kepada negara dan konsesi adanya Dewan Rakyat. Mengapa harus dewan rakyat, karena demokrasi yang ada sekarang tidak adil dan menjadikan negara bermasalah.
“Untuk itu harus ada solidaritas global dan demokrasi yang mendengarkan suara rakyat dan yang paling baik ke depan yaitu Dewan Rakyat,” tandasnya.(Baca juga : Gas Air Mata Jadi Senjata Pamungkas Bubarkan Demo Penolakan UU Cipta Kerja, Ini Efeknya )
“Karena itu penguna jalan dihmbau untuk menghindari bundara UGM,” kata Mega, Selasa (20/10/2020).(Baca juga : Asing Dipermudah Memiliki Properti )
Mega menjelaskan untuk rekayasan lalu lintas ini, akan dilakukan selama aksi berlangsung dan akan membuka kembali setelah kegaitan selesai. Untuk pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas ini telah menyiapkan 45 personel. Mereka ditempatkan di titik-tirik reakyasa tersebut. “Kami berharap masyarakat bisa memahami dengan rekayasa lalu lintas ini,” harapnya.(Baca juga : Kebijakan Cipta Polemik )
Humas ARB, Revo mengatakan selain menolak UU Omnibus Law mereka juga menyeruakan mosi tidak percaya kepada negara dan konsesi adanya Dewan Rakyat. Mengapa harus dewan rakyat, karena demokrasi yang ada sekarang tidak adil dan menjadikan negara bermasalah.
“Untuk itu harus ada solidaritas global dan demokrasi yang mendengarkan suara rakyat dan yang paling baik ke depan yaitu Dewan Rakyat,” tandasnya.(Baca juga : Gas Air Mata Jadi Senjata Pamungkas Bubarkan Demo Penolakan UU Cipta Kerja, Ini Efeknya )
(nun)
Lihat Juga :