Fraksi Golkar di Daerah Khawatir Dianggap Pembangkangan
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 21:21 WIB
Pelaksanaan Musda IV Partai Golkar KBB belum lama ini. Foto/Dok.SINDOnews
BANDUNG BARAT - Kondisi dilematis dan serba salah dihadapi oleh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang ikut menandatangani dalam menyikapi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja yang digaungkan buruh, Selasa (6/10/2020) lalu.
(Baca juga: 3 Anak-anak Jadi Tersangka Kerusuhan di Yogyakarta )
Ini dikarenakan Fraksi Partai Golkar di DPR RI merupakan salah satu yang mendukung pengesahan UU Cipta Kerja. Begitupun dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar , yang sedang memperjuangkan undang-undang ini agar bisa diterima.
"Saya khawatir perilaku Fraksi Partai Golkar DPRD KBB yang ikut menanda tangani, seolah-olah ikut menolak UU Cipta Kerja, dinilai sebagai pembangkangan oleh DPP," kata kader senior Partai Golkar KBB, Gunawan Rasyid kepada SINDOnews, Jumat (9/10/2020).
Seperti diketahui, kata dia, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian sedang berjuang dan meyakinkan masyarakat termasuk buruh bahwa UU Cipta Kerja ini dilahirkan untuk kemaslahatan bangsa. Sehingga menjadi ironis ketika kader Golkar di daerah justru malah menentang kebijakan yang sedang diperjuangkan oleh ketumnya.
(Baca juga: Usai Salat Jumat Berjamaah, Mahasiswa dan Polisi Bentrok di NTT )
Terlebih saat ini kepengurusan DPD Golkar KBB masih demisioner dan belum ada struktur definitif. Sehingga dimungkinkan jika hal tersebut adalah inisiatif Fraksi Golkar KBB di tengah 'tekanan' ribuan buruh yang sedang berunjuk rasa, tapi bukan merupakan sikap DPD Partai Golkar KBB.
"Memang dilematis, tapi langkah itu disayangkan. Yang bijak itu aspirasinya disalurkan melalui DPRD kemudian memberikan surat pengantar dari pendemo ditujukan ke presiden atau DPR," ujarnya. (Baca juga: Rusuh di Malang, 31 Pelajar Turut Diperiksa Polresta Malang Kota )
Disinggung apakah akan ada sanksi dari DPP Golkar , dirinya tidak bisa memastikan apakah itu masuk kategori pelanggaran etika organisasi atau bukan. Hanya saja selaku kader di daerah, apapun yang menjadi kebijakan DPP Golkar harus taat dan mendukung kebijakan pusat di bawah kendali ketua umum. "Ya kondisi seperti ini, mau tidak mau sudah menjadi perbincangan dikalangan pengurus DPP Partai Golkar ," pungkasnya.
(Baca juga: 3 Anak-anak Jadi Tersangka Kerusuhan di Yogyakarta )
Ini dikarenakan Fraksi Partai Golkar di DPR RI merupakan salah satu yang mendukung pengesahan UU Cipta Kerja. Begitupun dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar , yang sedang memperjuangkan undang-undang ini agar bisa diterima.
"Saya khawatir perilaku Fraksi Partai Golkar DPRD KBB yang ikut menanda tangani, seolah-olah ikut menolak UU Cipta Kerja, dinilai sebagai pembangkangan oleh DPP," kata kader senior Partai Golkar KBB, Gunawan Rasyid kepada SINDOnews, Jumat (9/10/2020).
Seperti diketahui, kata dia, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian sedang berjuang dan meyakinkan masyarakat termasuk buruh bahwa UU Cipta Kerja ini dilahirkan untuk kemaslahatan bangsa. Sehingga menjadi ironis ketika kader Golkar di daerah justru malah menentang kebijakan yang sedang diperjuangkan oleh ketumnya.
(Baca juga: Usai Salat Jumat Berjamaah, Mahasiswa dan Polisi Bentrok di NTT )
Terlebih saat ini kepengurusan DPD Golkar KBB masih demisioner dan belum ada struktur definitif. Sehingga dimungkinkan jika hal tersebut adalah inisiatif Fraksi Golkar KBB di tengah 'tekanan' ribuan buruh yang sedang berunjuk rasa, tapi bukan merupakan sikap DPD Partai Golkar KBB.
"Memang dilematis, tapi langkah itu disayangkan. Yang bijak itu aspirasinya disalurkan melalui DPRD kemudian memberikan surat pengantar dari pendemo ditujukan ke presiden atau DPR," ujarnya. (Baca juga: Rusuh di Malang, 31 Pelajar Turut Diperiksa Polresta Malang Kota )
Disinggung apakah akan ada sanksi dari DPP Golkar , dirinya tidak bisa memastikan apakah itu masuk kategori pelanggaran etika organisasi atau bukan. Hanya saja selaku kader di daerah, apapun yang menjadi kebijakan DPP Golkar harus taat dan mendukung kebijakan pusat di bawah kendali ketua umum. "Ya kondisi seperti ini, mau tidak mau sudah menjadi perbincangan dikalangan pengurus DPP Partai Golkar ," pungkasnya.
(eyt)
tulis komentar anda