Sebanyak 1,1 Juta UMKM Jatim Dapat Bantuan Program Banpres-PUM
Rabu, 30 September 2020 - 21:27 WIB
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis LPDB-KUMKM di Gedung Negara Grahadi. Foto SINDOnews
SURABAYA - Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengucurkan bantuan bagi 1,1 juta pelaku UMKM di Jawa Timur (Jatim) melalui Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres-PUM). (Baca: Sharp Tak Mau Menutup Mata atas Kesulitan yang Dialami Pelaku UMKM )
“Secara keseluruhan, ada sekitar 9,78 juta UMKM yang ada di Jatim. Dari jumlah tersebut, kami berharap ke depan Jatim dapat memperoleh kuota 2 juta UMKM yang memperoleh Banpres-PUM. Kami juga laporkan ke presiden, bahwa 54 persen PDRB Jatim di support oleh UMKM, dimana membutuhkan support lebih dari pemerintah,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menerima Kunjungan Kerja Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Gedung Negara Grahadi, Rabu (30/9/2020).
Khofifah menjelaskan, masyarakat Jatim memiliki kreatifitas dan inovasi yang luar biasa. Dengan adanya Banpres-PUM, secara tidak langsung membuka pasar bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. "Hal ini menjadi penguatan bagi pergerakan ekonomi di Jatim. Tentu berseiring dalam rangka mengendalikan COVID-19," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Banpres-PUM menjadi upaya pemerintah meringankan beban koperasi dan UMKM. Selama pandemi COVID-19, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk memulihkan ekonomi nasional. Salah satunya, bagi UMKM yang bankable pemerintah membuat program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga dan subsidi pajak. “Bagi UMKM yang unbankable, diberikan bantuan oleh Presiden melalui Banpres-PUM,” katanya.
Dia mengungkapkan, UMKM yang tidak bankable diberikan bantuan Rp2,4 Juta melalui Banpres-PUM. Untuk satu kabupaten/kota, ada 20.000 UMKM yang mendapatkan Banpres-PUM. Untuk Jatim, saat ini sudah diatas rata rata. “Kami berharap, kedepan akan membuat model bersama dengan LPDB, yaitu menjadikan koperasi sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan bantuan yang murah untuk UMKM,” ujarnya. (Baca: Sinergi Pemberdayaan Petani, Bank Mandiri Gandeng Kementan )
Selain melalui Banpres-PUM, bantuan kepada UMKM di Jatim juga diberikan berupa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Bantuan terbagi dalam dua tahap. Tahap I pada Juli lalu, telah tersalurkan dana sebesar Rp86,76 miliar kepada 12 koperasi. Sedangkan tahap II di September ini akan disalurkan kepada 8 Koperasi dengan total Rp138 miliar. Sehingga total Rp225,45 miliar akan disalurkan oleh Pemprov Jatim kepada 20 koperasi.
“Secara keseluruhan, ada sekitar 9,78 juta UMKM yang ada di Jatim. Dari jumlah tersebut, kami berharap ke depan Jatim dapat memperoleh kuota 2 juta UMKM yang memperoleh Banpres-PUM. Kami juga laporkan ke presiden, bahwa 54 persen PDRB Jatim di support oleh UMKM, dimana membutuhkan support lebih dari pemerintah,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menerima Kunjungan Kerja Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Gedung Negara Grahadi, Rabu (30/9/2020).
Khofifah menjelaskan, masyarakat Jatim memiliki kreatifitas dan inovasi yang luar biasa. Dengan adanya Banpres-PUM, secara tidak langsung membuka pasar bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. "Hal ini menjadi penguatan bagi pergerakan ekonomi di Jatim. Tentu berseiring dalam rangka mengendalikan COVID-19," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Banpres-PUM menjadi upaya pemerintah meringankan beban koperasi dan UMKM. Selama pandemi COVID-19, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk memulihkan ekonomi nasional. Salah satunya, bagi UMKM yang bankable pemerintah membuat program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga dan subsidi pajak. “Bagi UMKM yang unbankable, diberikan bantuan oleh Presiden melalui Banpres-PUM,” katanya.
Dia mengungkapkan, UMKM yang tidak bankable diberikan bantuan Rp2,4 Juta melalui Banpres-PUM. Untuk satu kabupaten/kota, ada 20.000 UMKM yang mendapatkan Banpres-PUM. Untuk Jatim, saat ini sudah diatas rata rata. “Kami berharap, kedepan akan membuat model bersama dengan LPDB, yaitu menjadikan koperasi sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan bantuan yang murah untuk UMKM,” ujarnya. (Baca: Sinergi Pemberdayaan Petani, Bank Mandiri Gandeng Kementan )
Selain melalui Banpres-PUM, bantuan kepada UMKM di Jatim juga diberikan berupa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Bantuan terbagi dalam dua tahap. Tahap I pada Juli lalu, telah tersalurkan dana sebesar Rp86,76 miliar kepada 12 koperasi. Sedangkan tahap II di September ini akan disalurkan kepada 8 Koperasi dengan total Rp138 miliar. Sehingga total Rp225,45 miliar akan disalurkan oleh Pemprov Jatim kepada 20 koperasi.
(don)
tulis komentar anda