BNPP Siapkan Rekomendasi Desain Sistem Tata Kelola Perbatasan Negara ke Pemerintah

SAMBAS - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) akan menyiapkan rekomendasi desain sistem tata kelola perbatasan negara ke pemerintah. Untuk keperluan tersebut BNPP menggandeng sejumlah instansi seperti Imigrasi, Mabes TNI, Kodam XII/Tanjungpura , Satgas Pamtas, Pemerintah Kabupaten hingga desa melakukan survei identifikasi jalur atau titik lintasan yang berstatus non PLB dan non PLBN di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Selasa 29 September 2020.





Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon mengatakan, pelaksanaan survei identifikasi titik lintasan yang berstatus non PLB dan non PLBN kali ini merupakan sesuatu yang sangat strategis. (Baca: 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi)

"Dimana hasil akhir dari pelaksanaan survei identifikasi ini adalah kita ingin memiliki bahan yang memadai dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan nasional kita kepada bapak presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus selaku kepala negara untuk bagaimana desain atau sistem tata kelola perbatasan negara kita khususnya sistem tata kelola lintas batas negara yang semakin efektif, yang semakin mampu menjamin tertib aktivitas lintas batas negara," kata Robert Simbolon di Sambas, Kalimantan Barat, Selasa 29 September 2020.