Wali Kota Aminullah: Pembangunan Ekonomi Harus Difokuskan untuk Kemakmuran Rakyat
Senin, 21 September 2020 - 15:40 WIB
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman
BANDA ACEH - Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 menjadi perhatian penting Pemerintah Kota Banda Aceh. Sementara di Banda Aceh masih memiki PR untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Maka pembangunan ekonomi harus difokuskan untuk kemakmuran rakyat,” kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Minggu (20/9/2020).
Aminullah pun berpikir keras membuat berbagai kebijakan agar UMKM di ‘Kota Gemilang’ tetap berdaya. Sebagai seorang ekonom, ia sangat paham bagaimana mencarikan solusi untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil. Apalagi menurutnya, dalam masa covid-19 masyarakat sangat kesulitan secara ekonomi.
“Jadi kita memberikan kesempatan luas kepada pedagang kecil untuk mencari rezeki. Kalau dulu penduduknya sedikit, sekarang Banda Aceh telah berkembang pesat,” ujarnya.
Aminullah memprioritaskan bantuan untuk UMKM selama pandemi. Program yang sangat populer adalah mengucurkan dana hingga miliaran rupiah untuk sektor UMKM. Para pelaku usaha kecil ini diminta Wali Kota untuk membuat masker yang kemudian dibagi-bagikan untuk masyarakat kota.
Kata Wali Kota, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi kerakyatan. Karenanya menjadi prioritas di selamatkan dari badai pandemi Covid-19. “Bukan hanya sekadar membuat mereka bertahan dan berdaya, tapi sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja. Ini penting dimana di sisi lain banyak pekerja yang terkena PHK karena dampak pandemi,” katanya.
Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Mahirah Muamalah yang didirikan Wali Kota di setahun usia kepemimpinannya juga menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Banda Aceh, tak terkecuali sektor UMKM.
Selama ini UMKM sulit berkembang karena terkendala akses permodalan. Dengan hadirnya Mahirah Muamalah kemudian menjadi solusi dimana sektor usaha mikro dan kecil sangat mudah mendapatkan bantuan pembiayaan dengan sistem syariah.
“Kadang untuk mendapatkan modal usaha mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta tentu tak ter-cover oleh perbankan. Kita bantu lewat Mahirah,” ungkap Aminullah yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh ini.
Saat ini, sekitar 2 Tahun 4 bulan usia Mahirah, lembaga keuangan milik Pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengucurkan hingga Rp17 miliar modal pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, mayoritas sektor UMKM. Bahkan selama pandemi pun, kucuran modal usaha itu tidak terhenti.
Disamping itu, masih banyak kebijakan lain seperti program pasar murah online, masyarakat kota diberikan kesempatan menebus bahan pokok dengan harga murah. Lewat program ini, Pemko melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menggandeng toko-toko yang merupakan pelaku UMKM di Banda Aceh sebagai penyedia kebutuhan pokok tersebut. Mereka diminta menyediakan beras, gula, telur hingga minyak makan untuk ditebus murah oleh warga karena telah di subsidi Pemko.
Lewat program dan strategi-strategi tersebut, sektor UMKM masih tetap berdaya, bahkan tumbuh pesat di Banda Aceh. Terbukri jumlah UMKM di Banda Aceh hingga saat ini mencapai 12.970 unit (Data Mei 2020). Jauh meningkat dibanding tahun 2018 (10.994 unit) dan tahun 2019 (12.012 unit). (mkk)
“Maka pembangunan ekonomi harus difokuskan untuk kemakmuran rakyat,” kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Minggu (20/9/2020).
Aminullah pun berpikir keras membuat berbagai kebijakan agar UMKM di ‘Kota Gemilang’ tetap berdaya. Sebagai seorang ekonom, ia sangat paham bagaimana mencarikan solusi untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil. Apalagi menurutnya, dalam masa covid-19 masyarakat sangat kesulitan secara ekonomi.
“Jadi kita memberikan kesempatan luas kepada pedagang kecil untuk mencari rezeki. Kalau dulu penduduknya sedikit, sekarang Banda Aceh telah berkembang pesat,” ujarnya.
Aminullah memprioritaskan bantuan untuk UMKM selama pandemi. Program yang sangat populer adalah mengucurkan dana hingga miliaran rupiah untuk sektor UMKM. Para pelaku usaha kecil ini diminta Wali Kota untuk membuat masker yang kemudian dibagi-bagikan untuk masyarakat kota.
Kata Wali Kota, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi kerakyatan. Karenanya menjadi prioritas di selamatkan dari badai pandemi Covid-19. “Bukan hanya sekadar membuat mereka bertahan dan berdaya, tapi sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja. Ini penting dimana di sisi lain banyak pekerja yang terkena PHK karena dampak pandemi,” katanya.
Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Mahirah Muamalah yang didirikan Wali Kota di setahun usia kepemimpinannya juga menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Banda Aceh, tak terkecuali sektor UMKM.
Selama ini UMKM sulit berkembang karena terkendala akses permodalan. Dengan hadirnya Mahirah Muamalah kemudian menjadi solusi dimana sektor usaha mikro dan kecil sangat mudah mendapatkan bantuan pembiayaan dengan sistem syariah.
“Kadang untuk mendapatkan modal usaha mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta tentu tak ter-cover oleh perbankan. Kita bantu lewat Mahirah,” ungkap Aminullah yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh ini.
Saat ini, sekitar 2 Tahun 4 bulan usia Mahirah, lembaga keuangan milik Pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengucurkan hingga Rp17 miliar modal pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, mayoritas sektor UMKM. Bahkan selama pandemi pun, kucuran modal usaha itu tidak terhenti.
Disamping itu, masih banyak kebijakan lain seperti program pasar murah online, masyarakat kota diberikan kesempatan menebus bahan pokok dengan harga murah. Lewat program ini, Pemko melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menggandeng toko-toko yang merupakan pelaku UMKM di Banda Aceh sebagai penyedia kebutuhan pokok tersebut. Mereka diminta menyediakan beras, gula, telur hingga minyak makan untuk ditebus murah oleh warga karena telah di subsidi Pemko.
Lewat program dan strategi-strategi tersebut, sektor UMKM masih tetap berdaya, bahkan tumbuh pesat di Banda Aceh. Terbukri jumlah UMKM di Banda Aceh hingga saat ini mencapai 12.970 unit (Data Mei 2020). Jauh meningkat dibanding tahun 2018 (10.994 unit) dan tahun 2019 (12.012 unit). (mkk)
(alf)
tulis komentar anda